Pertemuan IMF dan Bank Dunia Bahas Kejahatan Pajak
Selasa, 12 April 2016 - 11:38 WIB
Sumber :
- Kementerian Keuangan
VIVA.co.id - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dijadwalkan akan memimpin delegasi Indonesia untuk menghadiri rangkaian pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meetings) di Washington D.C, Amerika Serikat pada 12 sampai 18 April 2016.
Spring meetings sendiri merupakan pertemuan dewan gubernur negara-negara anggota IMF dan Bank Dunia yang diselenggarakan pada minggu kedua April setiap tahunnya di kantor pusat kedua lembaga keuangan internasional itu.
Baca Juga :
Kegiatan utama dalam spring meetings adalah pertemuan Development Committe (DC) atau disebut Joint Ministerial Committe on the Boards of Governors of the Bank and the Fund on the Transfer of Real Resources to Developing Countries, dan pertemuan IMF and Financial Committe (IMFC).
Kehadiran Menkeu Bambang sebagai Chair Development Committe (CDC) sendiri merupakan kali pertama dalam sejarah, posisi tersebut dijabat oleh warga negara Indonesia yang dipilih berdasarkan kapasitas individual secara selektif, dari banyak calon kandidat dari negara-negara anggota.
Selain memimpin pertemuan DC, Menkeu Bambang juga dijadwalkan menghadiri pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20. Pertemuan G-20 sendiri menjadi momentum penting pembahasan berbagai isu perekonomian global, khususnya perlambatan pertumbuhan dan rendahnya harga komoditas global.
Rendahnya komoditas global memang memberikan dampak kepada sektor riil, terutama kepada sektor ketenagakerjaan akibat berkurangnya investasi di bidang industri komoditas, serta memengaruhi sektor keuangan dan perbankan.
Agenda pertemuan G-20 yang juga sangat penting, adalah mengenai pembahasan kerja sama memerangi kejahatan perpajakan antarnegara. Dalam hal ini, pada menteri akan membahas progress implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta Automatic Exchange of Tax Information (AEOI.
Kedua inisiatif G-20 tersebut sangat penting dalam memerangi upaya penggelapan dan penghindaran pajak oleh banyak perusahaan multinasional dan individual yang memanfaatkan tax heaven countries (negara suaka pajak) dan celah hukum di instrumen keuangan oleh pusat keuangan global.
Indonesia sendiri memiliki kepentingan sangat besar dalam kerja sama perpajakan global, mengingat program pemerintah saat ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.