PBB Minta Junta Myanmar Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM
- Myanmar True News Information Team via AP.
Myanmar telah dilanda kerusuhan sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu. Pengambilalihan oleh tentara mencegah partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memulai masa jabatan kedua.
Perang saudara
Pengambilalihan itu disambut dengan penentangan publik besar-besaran, yang sejak itu berubah menjadi perlawanan bersenjata yang oleh beberapa pakar PBB, termasuk pendahulu Heyzer, Christine Schraner Burgener, telah ditandai sebagai perang saudara.
Kritikus militer menuduhnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas untuk menghancurkan oposisi terhadap kekuasaannya.
Sejumlah warga di Yangon, Myanmar, Senin (25/7/2022), menggelar protes pascaeksekusi mati para aktivis.
- ANTARA/Lu Nge Khit/via REUTERS.
Sebagian besar komunitas internasional, termasuk sesama anggota Myanmar di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah menyatakan frustrasi atas sikap keras para jenderal dalam menentang reformasi.
Penguasa militer Myanmar menyetujui rencana ASEAN lima poin pada April 2021 untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas negara, termasuk penghentian segera kekerasan dan dialog di antara semua pihak. Tetapi militer hanya melakukan sedikit usaha untuk melaksanakan rencana tersebut.
Pernyataan sebelumnya dari kantor Heyzer mengatakan dia menyerukan langkah-langkah de-eskalasi segera dan spesifik, termasuk mengakhiri pemboman udara dan pembakaran rumah-rumah sipil dan infrastruktur.
Utusan PBB itu menekankan dalam pernyataannya ketika dia meninggalkan Myanmar bahwa PBB tidak terlibat sama sekali untuk memberikan legitimasi pada pemerintah militer.
"Rakyat Myanmar memiliki hak atas demokrasi dan penentuan nasib sendiri yang bebas dari ketakutan dan keinginan, yang hanya akan mungkin terjadi dengan niat baik dan upaya semua pemangku kepentingan dalam proses yang inklusif,” katanya.
Heyzer mengatakan dia mendesak Jenderal Hlaing untuk mengimplementasikan seruan sekretaris jenderal PBB.
Dia juga menyampaikan permintaan dari pemerintah Australia untuk membebaskan ekonom Australia Sean Turnell, yang menjabat sebagai penasihat Suu Kyi dan diadili bersama dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi Myanmar.
Suu Kyi ditahan di penjara di Naypyitaw. Dia telah diadili dalam serangkaian kasus kriminal yang secara luas dipandang bermotif politik oleh militer yang berkuasa.
Pemerintah telah menolak untuk mengizinkannya bertemu dengan orang luar, termasuk utusan khusus dari ASEAN.