Trump Digugat Gara-gara Ambil Alih Kewenangan Polisi Washington

Washington, VIVA – Pemerintah Kota Washington D.C (Distrik Columbia) menggugat Presiden Donald Trump pada Jumat, 12 Agustus 2025, yang memblokir pengambilalihan Departemen Kepolisian Metropolitan (MPD) oleh pemerintah federal. Gugatan ini diajukan hanya beberapa jam setelah Trump menunjuk Kepala Badan Penegakan Narkoba (DEA) Terrance Cole sebagai pimpinan darurat MPD.

Jaksa Agung D.C. Brian Schwalb  mengatakan Trump bertindak jauh melampaui wewenang hukumnya dan meminta hakim untuk tetap memegang kendali departemen kepolisian di tangan distrik. Ia menilai langkah Trump “ilegal” dan berpotensi menimbulkan kekacauan operasional. 

"Tindakan ilegal pemerintah merupakan penghinaan terhadap martabat dan otonomi 700.000 warga Amerika yang menjadikan D.C. sebagai rumah mereka. Ini adalah ancaman paling serius terhadap Home Rule yang pernah dihadapi Distrik tersebut, dan kami berjuang untuk menghentikannya," kata Schwalb dilansir Associated Press, Jumat.

Penunjukan Cole diumumkan Jaksa Agung AS Pam Bondi pada Kamis malam. Keputusan ini mencabut sebagian wewenang Kepala MPD Pamela Smith, yang selama ini bekerja di bawah Wali Kota Muriel Bowser.

Bondi juga membatalkan kebijakan MPD yang membatasi kerja sama dengan otoritas imigrasi federal, mewajibkan semua arahan baru mendapatkan persetujuan Cole.

Pengambilalihan oleh kepolisian ini merupakan langkah terbaru Trump untuk menguji batas kewenangan hukumnya dalam menjalankan agendanya, dengan mengandalkan undang-undang yang tidak jelas dan status darurat yang dianggap berlaku untuk memperkuat pesan kerasnya terhadap kejahatan dan rencananya untuk mempercepat deportasi massal orang-orang yang berada di Amerika Serikat secara ilegal.

Ini juga menandai salah satu penegasan kewenangan federal yang paling luas atas pemerintahan daerah di zaman modern. Meskipun Washington bergulat dengan lonjakan kekerasan dan tunawisma yang nyata, tingkat pembunuhan di kota ini berada di bawah beberapa kota besar AS lainnya, dan ibu kota tidak berada dalam cengkeraman keruntuhan keamanan publik seperti yang digambarkan oleh pemerintahan Trump.

Schwalb mengatakan pada Kamis malam, bahwa arahan Bondi "melanggar hukum," dengan alasan bahwa arahan tersebut tidak dapat diikuti oleh kepolisian kota. Ia menulis dalam sebuah memo kepada Smith bahwa "anggota MPD harus terus mengikuti perintah Anda dan bukan perintah pejabat mana pun yang tidak ditunjuk oleh Wali Kota," yang memicu bentrokan hukum antara distrik yang didominasi Demokrat dan pemerintahan Republik.