DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Terima Dana Hibah
- vivanews/Andry
Di Filipina, sambung dia, awal tahun lalu sejumlah pekerja yang terlibat di industri tembakau dilarang mengakses vaksin COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Alasannya, ada regulasi yang melarang industri tembakau melakukan interaksi dengan pemerintah.
Kata dia, regulasi tersebut diterbitkan Kementerian Kesehatan Filipina satu dekade silam, tepat setelah mendapat hibah dari Bloomberg Philanthropies. Regulasi ini sempat berimplikasi pada tingkat vaksinasi yang lambat di Filipina serta tergolong diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Kasus tersebut juga jadi salah satu pemicu dilakukannya penyelidikan oleh parlemen Filipina kepada Kementerian Kesehatan dan BPOM Filipina yang juga baru saja menerbitkan larangan produk tembakau alternatif. Kebijakan ini disinyalir erat kaitannya dengan hibah yang digelontorkan Bloomberg.
Tak hanya di Filipina, beberapa rumah sakit di Nepal yang sebelumnya menerima bantuan dari The International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, dan Vital Strategies, dua entitas afiliasi Bloomberg, dicegah menerima bantuan terkait COVID-19 berupa masker medis, alat uji, sampai ventilator dari perusahaan tembakau.
Mukhtarudin turut mencurigai bahwa motif kucuran hibah dari Bloomberg Philanthropies sejatinya merupakan kepentingan bisnis dalam perdagangan global. Sebab, kata dia, Michael Bloomberg memang memliki kedekatan dengan jaringan farmasi global seperti Novartis, Pfizer, GSK yang memiliki produk nicotine replacement therapy (NRT) yang merupakan obat terapi berhenti merokok.
“Gerakan anti tembakau ini jelas bermuatan kepentingan bisnis dalam perdagangan global. Sehingga pemerintah sangat perlu untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam hal ini industri hasil tembakau,” sambungnya.
Saat Pemda DKI Jakarta merilis Seruan Gubernur 8/2021 tentang Pembinaan Kawasan Dilarang Merokok, sejumlah pihak mengaitkannya dengan surat Gubernur Anies atas bantuan yang diberikan Bloomberg Philanthropies kepada DKI Jakarta selama ini. Hal ini diperkuat fakta Pemda DKI Jakarta memang telah menjalin kerja sama dengan Vital Strategies.