Kementerian Sosial Protes Omongan Buwas soal E-Warong Siluman

VIVA – Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Andi Zainal Dulung mengaku tak paham dengan ucapan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso soal E-Warong siluman. 

Menurut Andi, berdasarkan informasi yang didapat, andai yang dimaksud Buwas kalau masa pembagian bansos warung buka setelah itu tutup, dia tegaskan tak ada larangan. Diketahui, Buwas menyebut banyak penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran BNPT, salah satunya E-warong.

"Bahwa tidak ada larangan untuk itu sepanjang warung itu punya edisi dari bank. Ada izin dari bank sebagai agen, dia boleh menyalurkan bansos. Bagaimana Anda bisa menyatakan siluman. Siluman itukan tidak kenal. Jadi-jadian. Lah terus edisinya dari mana? Apakah Anda bisa langsung beli edisi (alat gesek kartu)," kata Andi di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2019. 

"Kalau siluman bisa enggak bikin edisi sendiri. Terus yang siluman yang mana. Kalau punya edisi, apa dia siluman?" tambah Andi.

Andi melanjutkan, mengenai 300 E-Warong tak lapor, itu ada aturan tersendiri. Menurut dia, warung harus lapor terlebih dahulu ke Bulog. Namun, kata dia, yang terjadi malah ke balik-balik.

"Ini satu perusahaan dengan satu kementerian. Masa dibandingkan sih. Kan beda banget," katanya.

Andi mengatakan, warung itu merupakan program ada unsur pemberdayaan. Selama ini, lanjutnya, orang miskin terima barang tanpa terlibat apa-apa seperti penonton saja.

"Sekarang rakyat ini tidak menjadi penonton. Menjadi pelaku. Kita kumpulkan orang untuk buat warung. Sudah itu, kita minta Himbara mengajarkan. Jadilah, agen E-Warong. Alhamdulillah ada penghasilan Rp 2-3 juta per bulan. Apakah itu tidak positif?" kata dia.

Dia juga menyayangkan temuan soal beras jelek di Batam dan di Jawa Timur. Namun, beras itu hasil masyarakat membeli, bukan bantuan pemerintah sehingga mereka mengembalikan. Dia pun menyinggung program BPNT. Menurutnya, saat ini Kemensos bagikan uang bukan beras.

"Sekarang kalau beli di toko kalau barangnya jelek kan dikembalikan. Mereka sudah kembalikan dan sudah digantikan yang baru yang bagus. Nah, sekarang yang mempermasalahkan itu pihak yang punya beras," katanya.