DMI Maluku Utara: Segerakan Muktamar untuk Menjaga Marwah Organisasi
- Istimewa
"Sebab, ini mempengaruhi PW ketika membuat MoU sehingga membuat suatu perjanjian perjanjian ya baik di wilayah maupun DPC itu tertunda dengan alasan cacat hukum karena belum melaksanakan Muktamar. Hal ini disayangkan karena merugikan umat dan merugikan nama Pak JK yang sangat kita banggakan," tambahnya.
Namun demikian, Muchsin berharap dan yakin bahwa Muktamar dapat diselenggarakan di tahun 2023 jika PP DMI memahami situasi dan kondisi DMI di wilayah.
"Sehingga, oleh saya pribadi mengharapkan kearifan dan pemikiran yang jernih. Agar supaya PP itu sesegera mungkin melaksanakan Muktamar dan tunduk pada kitab sucinua yaitu AD/ART," ungkapnya.
Demi sehatnya organisasi dan legalnya kepemimpinan DMI agar menghindari tidak menjadi fitnah dan bola liar. Untuk itu, PW DMI Maluku Utara meminta supaya hal tersebut dipijaki secara arif dan bijaksana untuk kemaslahatan DMI dan umat sesuai ketentuan dalam AD/ART yang notabene adalah pedoman agar tidak menabrak àturan dari apa yang telah disepakati bersama
"Kami tidak ada unsur melawan atau menjadi oposisi bahkan ambisi untuk menduduki jabatan tertentu. namun, kami hanya minta untuk berunding dan berfikir jernih bersama dengan ketulusan mencari solusi agar hal tersebut tidak menjadi bola liar, yang ditarik kesana kemari yang merugikan organisasi yang diibaratkan gadis cantik ini oleh para politisi," tegasnya
Selain itu, Muchsin pun merasa bahwa dengan diadakannya Muktamar sendiri justru akan menjaga marwah dan martabat PP DMI, terutama Ketua Umum PP DMI, JK yang kewenangannya bisa di perluas melalui revisi AD/ART.
Muchsin menyentil adanya isu tahun politik, dalam menghadapi Muktamar jika dipercepat ada kekhawatiran untuk ditunggangi. Justru, ketika Muchsin beranggapan apabila Muktamar ditunda, DMI ditunggangi dan di intervensi oleh para pencari isi jabatan dan pundi-pundi kotak amal.
"Saya hanya mau menegaskan sekali lagi, bahwa PW sendiri sebetulnya ingin menjaga marwah dari Pak JK, agar tidak memunculkan asumsi liar di luar sana, yang seolah-olah Pak JK mau mempertahankan status Quo terkait dengan jabatan beliau di PP," ungkapnya.