Kompak Sebut Bansos Tak Terkait Pemenangan Paslon, Ini Poin Penting Kesaksian 4 Menteri di MK

Jakarta - Empat menteri kabinet Indonesia Maju hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024. 

Empat menteri yang dipanggil MK adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini

Keempat menteri Presiden Jokowi itu menjelaskan beberapa poin penting terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sebelum penyelenggaraan Pemilu 2024. Seperti dalam persidangan MK kemarin, keempatnya kompak mengatakan bahwa tidak ada mobilisasi penyaluran bansos dari Presiden untuk pemilu 2024.

Berikut poin-poin penting yang disampaikan keempat menteri di sidang Mahkamah Konstitusi: 

Menko PMK Muhadjir Effendy

- Pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelaksanaan pesta demokrasi, yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.

- Program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun. Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain bantuan pangan beras CPP, bantuan pangan stunting, adalah merupakan program pemerintah yang tidak dikhususkan pada satu kementerian tertentu dan memerlukan koordinasi lintas sektoral.

- Penyaluran bansos hingga bantuan lainnya itu memang sudah tertuang dalam Perpres nomor 35 tahun 2020. Disitu, menyatakan bahwa Kemenko PMK bertugas melakukan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah di bidang pembangunan pemberdayaan manusia dan kebudayaan.

- Bansos yang diberikan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah untuk memastikan agar terdeliver dengan tepat sasaran. Mustahil penyaluran bansos dapat mempengaruhi pemilu, karena kunjungan kerja sambil bagi-bagi bantuan sosial adalah bagian dari pola kepemimpinan Jokowi, yang dilakukan jauh sebelum pemilu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

- Alasan pemerintah menggelontorkan bansos untuk segera disalurkan ke masyarakat buntut terjadinya El Nino yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia pada akhir tahun lalu hingga awal tahun 2024.

- Dampak El Nino di beberapa tempat produksi pangan terutama beras mengalami gangguan, baik yang tidak bisa melakukan penanaman dan memundurkan jadwal. Hal ini menyebabkan harga pangan melonjak yang kemudian berpengaruh terhadap masyarakat miskin dan rentan.