DPR Bikin Kaukus Air, Putu Rudana: Jadi Komitmen Perjuangan Kita di Forum WWF ke 10

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membentuk Kaukus Air DPR RI sebagai upaya parlemen ikut andil dalam mengatasi persoalan air di dunia termasuk Indonesia. Salah satu inisiator pembentukan Kaukus Air DPR RI adalah Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana.

Pembentukan Kaukus Air DPR RI secara simbolis dilakukan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. “Saat ini kita prakarsai ini sehingga menjadi sebuah pengingat bahwa kita sudah memulai perjuangan melalui kaukus air," kata Putu.

Putu berharap, Kaukus yang diprakarsai para anggota dewan di periode ini bisa memperjuangkan isu-isu terkait air. Ia menuturkan komitmen dan kepedulian pada kelangsungan air bersih jangan hanya sekadar hadir pada momentum World Water Forum (WWF) alias Forum Air Sedunia ke-10 yang akan digelar beberapa hari lagi.

Menurut dia, mesti lebih dari itu yakni spirit perjuangan memenuhi hak rakyat terhadap air bersih. Bagi dia, upaya itu harus terus dihembuskan oleh para legislator parlemen di periode 2024-2029.

“Mudah-mudahan Kaukus ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan dari parlemen, kita sangat peduli dengan isu air dan ini menjadi komitmen kita dalam forum atau kegiatan sidang yang berkelanjutan," lanjut legislator asal Bali tersebut.

Dia menaruh harapan agar Kaukus DPR RI bisa terus ada dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat khususnya akses terhadap air bersih. Ia menekankan keberadaan Kaukus DPR RI ini bisa menggerakkan semua anggota parlemen.

"Ada 84 dapil di Indonesia ada 580 anggota di periode berikutnya akan mengawal, mudah-mudahan isu tentang air ini,” tutur Putu yang juga politikus Partai Demokrat tersebut.

Lebih lanjut, dia menjabarkan ada 5 hal penting yang mesti jadi fokus para stakeholders ke depannya terkait isu-isu air. Pertama, pentingnya komitmen politik terutama legislatif untuk menjadikan isu air sebagai agenda politik prioritas. Hal itu terutama saat pembahasan maupun keberpihakan anggaran isu air harus sama dengan isu-isu lainnya seperti energi, perubahan iklim, dan pangan.

"Kedua, diperlukan konservasi sumber daya air, manajemen tata kelola air, hingga perilaku konsumsi air membutuhkan kerjasama multipihak lintas sektor," jelas Putu.