Terdampak Efisiensi, Mendikdasmen Pastikan Program PIP Tetap Jalan

Jakarta, VIVA – Di tengah maraknya isu efiensi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen untuk tetap menjaga kualitas pendidikan nasional.

Kemendikdasmen juga berjanji untuk mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK, dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN, baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025. 

Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen pun dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti dalam Rapat Kerja Mendikdasmen bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Jakarta, pada Rabu lalu, 12 Februari 2025.

Diketahui, Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp 33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, yang sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Mendikdasmen menambahkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.

“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti.

Mendikdasmen menjelaskan, efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.

Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya Kemendikdasmen dalam memperjuangkan anggaran pendidikan guna menjaga keberlangsungan program prioritas.

"Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ucapnya lega. 

Melalui pemetaan resiko dan mitigasi yang disiapkan, Kemendikdasmen optimistis kualitas pendidikan akan tetap terjaga.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga mutu pendidikan nasional dan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk belajar dengan baik," pungkas Mendikdasmen.