Pertemuan Prabowo-Megawati Dinilai Konsolidasi Tokoh Bangsa dalam Hadapi Badai Geopolitik

Jakarta, VIVA – Melalui tangan dingin Sufmi Dasco Ahmad, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri pada Senin, 7 April 2025 bisa terwujud. Hal ini menandai babak baru konsolidasi elite nasional di tengah situasi ekonomi dan geopolitik global yang penuh gejolak.

Eksponen Gerakan Mahasiswa Universitas Indonesia, Urai Zulhendri mengapresiasi peran strategis Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Ketua DPR RI, dan juga Ketua Harian Partai Gerindra sebagai arsitek dan aktor kunci dibalik pertemuan politik tingkat tinggi ini.

"Di tengah lanskap politik yang kerap terfragmentasi, Sufmi Dasco Ahmad menunjukkan kapasitas seorang negarawan karena mampu menjembatani dua kekuatan politik yang berhadap-hadapan ketika Pilpres bisa bertemu demi kepentingan nasional," kata Urai dalam keterangan tertulisnya, Rabu 9 April 2025.

Menurutnya dalam situasi seperti ini, figur seperti Sufmi Dasco Ahmad menjadi penting dan harus diapresiasi. Dengan kecermatan membaca peta kekuasaan dan ketajaman intuisi politik, Dasco berhasil menginisiasi kanal komunikasi yang produktif di antara dua poros besar politik nasional.

"Langkahnya memperkuat posisi Presiden Prabowo dalam menghadapi tantangan global sekaligus membuka jalan bagi terbentuknya Grand Coalition for National Resilience, sebuah koalisi besar yang tidak sekadar bertumpu pada kekuasaan, tetapi berorientasi pada penyelamatan ekonomi nasional dan pertahanan kepentingan strategis bangsa," ucapnya.

Badai Geopolitik: Gejolak Ekonomi Domestik hingga Tekanan Tarif Dagang Washington

Urai mengatakan, Indonesia kini berada di persimpangan krisis. Dari dalam, tekanan terhadap pasar domestik terlihat nyata, IHSG terus merosot, nilai tukar rupiah melemah, dan kepercayaan investor dibayangi ketidakpastian arah kebijakan ekonomi. Dari luar, bayang-bayang perang dagang dan tekanan ideologis kembali muncul seiring kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih, membawa serta kebijakan “reciprocal tariffs” yang agresif.

Dalam situasi seperti ini, sinyal stabilitas politik dan arah kebijakan ekonomi jangka menengah menjadi sangat dibutuhkan. Pertemuan Prabowo-Megawati dipandang sebagai komitmen untuk menciptakan kepastian, baik bagi pelaku pasar, investor, maupun rakyat Indonesia.

"Tarif 32% terhadap produk ekspor Indonesia yang baru diberlakukan oleh AS bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga soal kedaulatan kebijakan pembangunan nasional," ujarnya.