DPR Dorong Kebijakan Relaksasi Impor Dievaluasi karena Bisa Rugikan UMKM

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib menyoroti kebijakan relaksasi impor 10 kelompok komoditas yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia menilai kebijakan tersebut justru berpotensi merugikan pelaku industri kecil dan menengah dalam negeri yang sedang berjuang pulih pasca-pandemi.

Ia menilai produk asing yang membanjiri pasar domestik akibat pelonggaran impor terlalu luas.

“Industri alas kaki kita, khususnya kaos kaki, masih dalam tahap pemulihan pasca pandemi. Namun pasar domestik justru dibanjiri produk impor. Relaksasi impor alas kaki sebaiknya ditinjau ulang. Yang perlu didorong justru ketersediaan bahan baku murah bagi produsen dalam negeri, seperti benang elastik, spandeks, dan bahan kompresi,” ujar Labib dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 17 Juli 2025.

Pemerintah, kata dia, semestinya fokus memperkuat daya saing industri lokal, bukan justru membuka pintu selebar-lebarnya untuk barang jadi dari luar negeri.

Politisi Golkar itu juga menyoroti potensi dampak dari relaksasi impor produk mutiara, salah satu komoditas unggulan Indonesia di pasar global.

“Indonesia adalah pemain utama dunia dalam industri mutiara bersama Jepang, Tiongkok, dan Australia. Jika kita longgarkan impor, akan muncul distorsi mutu, gangguan rantai nilai, dan ketatnya persaingan dengan produk luar. Ini bisa mengganggu keberlangsungan usaha masyarakat pesisir kita yang menggantungkan hidup dari budidaya mutiara,” jelasnya.

Di tengah kompetisi global yang semakin ketat, lanjut dia, negara-negara lain justru memperkuat instrumen perlindungan perdagangan mereka melalui tarif, kuota, hingga standar teknis yang ketat.

“Sementara negara lain sibuk memperkuat national interest mereka, kita malah membuka keran impor seluas-luasnya. Ini kebijakan yang kontraproduktif. Kita harus memperkuat pasar domestik, bukan membukanya tanpa kendali,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Labib meminta kepada pemerintah agar kebijakan relaksasi impor dievaluasi secara menyeluruh. Tujuannya agar kebijakan tersebut berpihak kepada UMKM dan industri dalam negeri lainnya.

“Program dan anggaran Kemendag sebaiknya diarahkan untuk revitalisasi pasar dalam negeri hingga pasar modern yang bersih, efisien, dan menopang UMKM. Kita butuh keberpihakan yang jelas terhadap produsen lokal sebagai tulang punggung ekonomi nasional,” pungkasnya.