AHY Dukung Rencana Pembentukan Tim Investigasi Independen Usut Kericuhan Demo

Jakarta, VIVA – Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mendukung rencana pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kericuhan demonstrasi yang terjadi pada 25–31 Agustus 2025.

AHY mengungkapkan bahwa tim investigasi tersebut perlu dibuat untuk mencegah terjadinya informasi yang tak akurat.

"Saya rasa memang harus kita bisa identifikasi dengan utuh sehingga mencegah terjadinya bisa dikatakan, dis-informasi. Hari-hari ini juga sering membuat bingung, kita semua sering cemas ketika tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi,” ucap AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 11 September 2025.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa informasi yang jelas dan faktual sangat dibutuhkan masyarakat untuk membuat terang suati peristiwa atau tragedi. Dengan tujuan, kata dia, menghindari fitnah dan hoaks.

"Dan ini berlaku di berbagai aspek yang lainnya karena informasi itu penting untuk diketahui secara faktual dan aktual. Jadi kalau kita kemudian ingin mengetahui sebuah insiden, sebuah tragedi, maka perlu diketahui secara utuh sehingga menghindari fitnah, menghindari juga hoaks dan lain sebagainya,” kata AHY.

"Sehingga menghindari fitnah, menghindari juga hoaks dan lain sebagainya. Termasuk juga menghindari teori konspirasi. Jadi banyak sekali teori konspirasi yang muncul dan kita mencegah sekali lagi terganggunya kerukunan antar anak bangsa," sambung AHY.

Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto merespons positif soal 17+8 tuntutan rakyat. Salah satu tuntutannya yaitu pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kematian driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang dilindas mobil rantis Brimob dalam demo ricuh. 

Terkait usulan tersebut, Prabowo menilai hal itu masuk akal. Dia menyebut usulan pembentukan tim investigasi independen bisa dibicarakan lebih lanjut.

“Ya, saya kira kalau tim investigasi independen saya kira ini masuk akal. Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana,” kata Prabowo, dikutip Senin, 8 September 2025.

Dari beberapa tuntutan masyarakat, Prabowo menilai ada yang masuk akal dan ada yang harus diperdebatkan kembali.

“Ya, saya kira kita pelajari sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat. Saya kira banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya normatif. Dan bisa kita bicarakan dengan baik,” ungkap dia.

Di samping itu, Prabowo menilai usulan yang dapat diperdebatkan, yaitu terkait penarikan TNI dari pengamanan sipil. 

“Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, iya kan,” jelasnya.

Prabowo menegaskan, tugas TNI adalah menjaga masyarakat dari segala bentuk ancaman.