Banner Fotonya di Lahan Kodim Dicopot TNI, Ganjar Pranowo Ngomong Begini

Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Ketiga, keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. 

Keempat, tidak memberikan tanggapan atau komentar dan meng-upload apapun terhadap hasil riset lembaga survei.

“Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung,” ujarnya.