Dubes RI Zuhairi Misrawi Dilantik Jadi Ketua DPP PDIP, Hasto: Statusnya Non-aktif

Lalu, nama Ronny Talapessy, menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum. Hasto menilai adanya suatu kencederungan terhadap otokrasi hukum, autocratic legalism di mana itu harus dijawab bahwa hukum itu mencerminkan suatu ide dan harapan kolektif rakyat.

"Hukum bukan mencerminkan elite kekuasaan, tetapi mencerminkan suatu ide tentang bagaimana kesetaraan, keadilan, hak yang sama dari rakyat terhadap pembangunan itu dapat dijamin dengan berkeadilan," kata Hasto.

Hasto juga menilai Ketum Megawati mempertimbangkan Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama, Deddy Sitorus, Rano Karno, Esti Wijayanti, hingga Bintang Puspayoga.

"Dan di luar itu ada kepala-kepala badan, Pak Andi Widjajanto karena kapasitasnya menjadi kepala badan riset dan analisis kebijakan, kemudian ada Pak Letnan Jenderal TNI Purn. Ganip Kepala Baguna, agar berpolitik itu juga ada gerak kemanusiaan ketika rakyat menjadi korban dari bencana alam itu," kata Hasto.

Hasto menganggap penyempurnaan struktur DPP bersifat strategis sebagai upaya beradaptasi dengan berbagai tantangan-tantangan dan melakukan pelembagaan.

"Itu keterangan yang dapat kami sampaikan dan inilah PDI Perjuangan sebagai Partai rakyat, Partai yang menghadapi tantangan-tantangan sebagai energi untuk terus bergerak menatap masa depan dengan menggalang rakyat itu," kata Hasto.