Kementerian Baru yang Akan Dibentuk Prabowo Butuh Tiga Tahun untuk Operasional, Kata Pakar
- ANTARA/Melalusa Susthira K.
Oleh karena itu, Andi menilai program-program strategis yang dicanangkan Prabowo nanti kemungkinan belum dapat berjalan maksimal dalam bulan-bulan pertama menjabat sebagai presiden. Alasannya, itu terkait dengan penggunaan APBN, yang revisinya nanti baru berlangsung biasanya pada tanggal 16 Agustus.
"APBN 2025 itu finalisasinya tetap pada masa Pak Jokowi tahun anggaran 2023 dan 2024. Nah, Pak Prabowo baru akan benar-benar mengendalikan APBN dalam proses APBN-P yang biasanya dimulai 16 Agustus kemarin ketika nota keuangan dibacakan oleh Presiden, sampai nanti ketok palu pada bulan November untuk APBN-P," kata dia.
Namun, umumnya APBN-P digunakan untuk belanja modal, dan sulit diutak-atik untuk belanja barang.
"Untuk belanja modal, mungkin tidak sampai 25 persen yang masih bisa diutak-atik oleh Pak Prabowo," kata Penasihat Senior Lab 45 itu.
Presiden Joko Widodo bakal purnatugas pada 20 Oktober 2024 dan digantikan oleh Prabowo Subianto yang akan menjabat sebagai presiden RI periode 2024–2029.
Pemerintahan baru pimpinan Prabowo itu diyakini bakal merombak susunan kabinet dengan membentuk beberapa kementerian koordinator baru, dan membentuk beberapa kementerian dari hasil pemisahan kementerian yang ada saat ini.
Wacana membentuk kementerian baru ke depan itu didukung oleh UU Kementerian Negara hasil revisi yang disahkan pada bulan lalu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam aturan baru itu, jumlah kementerian tidak lagi dibatasi, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara negara. (ant)