Haris Rusly Gunakan Istilah Prabowocare Gambarkan Kebijakan Prabowo dalam 100 Hari Kerja

Jakarta, VIVA – Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran memang tidak memiliki program khusus dengan target 100 hari kerja. Namun, menurutnya, wajar saja jika publik menggunakan evaluasi 100 hari kerja sebagai ukuran untuk menilai keseriusan suatu pemerintahan yang baru dilantik.

"Langkah awal pemerintahan dapat menjadi indikator komitmen terhadap janji-janji yang telah disampaikan. Ibarat sebuah transaksi, keseriusan dan komitmen harus diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar ucapan belaka," kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Senin 20 Januari 2025.

Keseriusan nyata ini, kata Haris, dapat diibaratkan seperti memberikan down payment (DP) atau 'uang muka tanda jadi'. Dalam Islam, misalnya, sebuah pernikahan dianggap sah jika akad atau janji dibuktikan dengan komitmen nyata berupa mahar, berapa pun nilainya.

Menurut pandangannya, dalam 100 hari pertama, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan komitmen tersebut melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan ini menjadi tanda nyata dari keseriusan mereka untuk memenuhi janji-janji kepada masyarakat.

"Saya menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah nyata meskipun waktu yang tersedia sangat terbatas. Beberapa kebijakan 'tanda jadi' bahkan cukup berisiko di tengah tantangan geopolitik dan pelemahan ekonomi global," ujarnya.

Ia pun menggunakan istilah Prabowocare untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan populis yang berpihak dan dirasakan langsung oleh rakyat. Istilah ini terinspirasi dari Obamacare yang digunakan pada era Presiden Barack Obama untuk menggambarkan kebijakan populis di sektor kesehatan.

Lebih lanjut, ia pun menjabarkan setidaknya ada tujuh kebijakan yang mencerminkan warna Prabowocare dalam 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran:

Pertama, Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan pada November 2024 dan disambut positif oleh kalangan pekerja.

Kedua, Penyesuaian PPN untuk Barang Mewah. Pemerintah Prabowo berani menyesuaikan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Sistem Perpajakan, yang awalnya direncanakan naik dari 11 persen menjadi 12 persen tanpa selektif.

"Presiden Prabowo mengambil resiko memutuskan kebijakan ini hanya berlaku secara selektif untuk barang mewah semata, sehingga potensi penerimaan pajak yang awalnya diprediksi mencapai Rp 75 triliun turun menjadi sekitar Rp 3 triliun," katanya.