Heboh Oknum Preman Ormas Minta Jatah Proyek, Menaker Yassierli Tegaskan Ini

Jakarta, VIVA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, buka suara guna menanggapi keluhan sejumlah pengusaha di Indonesia, perihal tindakan para oknum anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dinilai kerap mengganggu kelancaran usaha bahkan sampai memalak dan meminta jatah proyek.

Dia menegaskan, apabila tindakan anggota ormas atau siapa pun itu sudah tergolong sebagai pemalakan, maka hal itu sudah jelas merupakan sebuah tindak pidana yang bisa dijerat hukum.

"Kalau sampai memalak artinya ya pidana dong ya? Berarti hubungannya nanti harus dengan aparat penegak hukum," kata Yassierli di kantornya, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Maret 2025.

Perihal apakah akan ada tindakan tegas atau upaya pembukaan lapangan kerja okeh Kemenaker guna mengurangi keresahan serupa, Menaker mengatakan bahwa hal itu akan menjadi solusi yang menarik. Sehingga, Dia menilai bahwa hal itu akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kemenaker di masa mendatang.

"Karena kita memang punya PR untuk penciptaan lapangan kerja," ujar Yassierli.

Dia pun memberikan respons terkait usulan agar pemerintah membuka lapangan kerja khusus bagi para anggota ormas, agar tidak terus-menerus meresahkan masyarakat ataupun para pengusaha.

Namun, Yassierli menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja sejatinya tidak hanya diperuntukkan bagi para anggota ormas, melainkan untuk semua masyarakat pencari kerja di Indonesia.

Dia memastikan, pemerintah akan hadir untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya penciptaan lapangan kerja yang lebih baik demi mengurangi motivasi di balik aksi-aksi pemalakan oleh oknum ormas tersebut.

"(Penciptaan lapangan kerja) tidak hanya untuk ormas, tapi untuk semua (masyarakat). Tingkat pengangguran kita kan 4,71 persen, dan itu PR kita bersama untuk bisa menciptakan pekerjaan yang lebih baik bagi para insan pencari kerja di Indonesia," ujarnya.