Ritual atau Salah Urus?

"Kalau itu tidak dibongkar ya susah, jadinya terus-terusan begini. Kalau permintaan tinggi, mereka menaikkan harga semaunya," ujarnya kepada VIVA.co.id.

Tulus mengungkapkan, praktik kartel dagang di sektor tersebut, hingga kini semakin mengkhawatirkan. Praktik monopoli dagang tersebut sudah menguasai seluruh komoditas pangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ya, (kartel) terutama daging, dan kebutuhan utama ya, seperti minyak goreng, telur, daging ayam. Tapi, terutama daging sapi yang agak banyak kartelnya," ujarnya.

Pemerintah seharusnya mampu menjamin pasokan daging sapi lokal yang berkualitas untuk pedagang.

Adanya operasi pasar jelas dikeluhkan oleh para pedagang. Sebab, pemerintah sama saja memposisikan diri sebagai kartel di pasar. Bagaimana tidak, pemerintah masuk ke pasar dengan memaksakan harga sesuai dengan yang diinginkan.

"Kalau kami diminta untuk jual dengan harga operasi pasar, ya enggak berani mas. Kami dapet suplai misal Rp100 ribu per kilogram, kami disuruh jual Rp80 ribu per kilogram, kan repot jadinya," tutur Mardianto (43), pedagang daging dan ayam potong di Pasar Permai, Koja, Jakarta Utara.

Efektivitas operasi pasar pun dipertanyakan. Di satu sisi pemerintah ingin memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga terjangkau, namun merugikan pedagang. Prinsip keadilan untuk semua dikesampingkan.

"Orang pada ngumpul di operasi pasar, artinya kami sepi dong? Bingung juga mas," ujarnya.

Pemerintah seharusnya mampu menjamin pasokan daging sapi lokal yang berkualitas untuk pedagang. Bukannya terkesan menjadi tandingan pedagang dengan melakukan operasi pasar komoditas dengan harga murah.

Sebab, akar permasalahan dari kenaikan harga saat ini adalah minimnya pasokan yang masuk ke pedagang.

"Selain operasi pasar, seharusnya pemerintah juga nindak suplier atau pemasok mas. Makanya, kalau operasi pasar terus menerus, malah kami yang tidak laku. Jadi, jangan sampai matiin pedagang deh," katanya.

Selanjutnya...Risiko Inflasi Tinggi

Risiko Inflasi Tinggi

Gejolak harga yang terjadi berisiko mengakibatkan inflasi tinggi dan berujung pada berlanjutnya kenaikan harga barang hingga akhir tahun.

Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Sasmito Hadi Wibowo, mengakui hal tersebut, inflasi pada momentum Ramadan memang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kewaspadaan pemerintah memang perlu lebih ditingkatkan.