Pramono Anung: Penumpang Transjabodetabek Dapat Suntikkan Subsidi

Jakarta, VIVA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengalokasikan subsidi sebesar Rp11.500 per penumpang untuk layanan Transjabodetabek, guna memastikan masyarakat mendapatkan transportasi publik yang terjangkau dan nyaman.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa subsidi ini berlaku untuk seluruh jalur, termasuk rute-rute baru yang dibuka dalam beberapa bulan terakhir.

"Jadi, sekarang ini setiap orang kami subsidi itu Rp11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu Rp15.000," ujarnya, dikutip VIVA dari laman PPID Jakarta.

Maka dari itu, penumpang transportasi di wilayah Jabodetabek hanya perlu membayar Rp3.500 dari total Rp15.000 per perjalanan.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa pihaknya juga tengah berfokus dalam pembukaan jalur-jalur baru Transjabodetabek tidak akan mengurangi atau mengganggu layanan Transjakarta yang sudah ada di dalam kota.

Ia pun telah meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar memastikan perluasan layanan Transjabodetabek tidak mengganggu layanan Transjakarta yang sudah berjalan.

Antusiasme masyarakat terhadap rute baru Transjabodetabek disebut sangat tinggi. Salah satu contohnya adalah rute PIK 2-Blok M yang kini melayani lebih dari lima ribu penumpang setiap hari.

"Dulu kami hanya rancang maksimum 2.000. Sekarang rata-rata di atas 5.000. Bahkan kemarin hari libur di atas 6.000 penumpang,” ungkapnya.

Tingginya minat ini menurut Pramono menjadi indikasi pergeseran perilaku masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Saat ini, Pemprov DKI juga sedang mempersiapkan secara matang perluasan jalur Transjabodetabek ke berbagai wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Bekasi, hingga Cianjur.

"Kami mempersiapkan dulu lebih matang untuk bagaimana perluasan ini bisa dilakukan," tambah Pramono.

Terkait penggunaan transportasi publik, Pramono mengungkapkan adanya usulan dari sektor swasta agar pada hari Rabu, seluruh pegawai diwajibkan menggunakan kendaraan umum.

"Bahkan sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta. Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik? Saya sedang kaji untuk itu," tutupnya.