Skandal Kuota Penjualan, Harley-Davidson Jepang Kena Sanksi Berat

Tokyo, VIVA – Otoritas Persaingan Usaha Jepang atau Japan Fair Trade Commission (JFTC) resmi menjatuhkan sanksi denda kepada Harley-Davidson Jepang.

Produsen motor legendaris asal Amerika Serikat itu diganjar hukuman setelah terbukti melanggar Undang-Undang Anti-Monopoli.

Jumlah dendanya pun tidak kecil. Harley-Davidson Japan dijatuhi denda sebesar 200 juta yen atau sekitar Rp21 miliar, sebagaimana dilaporkan Nikkei Asia.

Kasus ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan JFTC terhadap kantor Harley-Davidson Jepang pada Juli 2024 lalu.

Investigasi dilakukan menyusul adanya keluhan dari jaringan diler terkait praktik kuota penjualan yang dinilai tidak wajar dan semakin membebani, dilansir VIVA dari laman rideapart.

Sejak sekitar 2020, Harley-Davidson Japan disebut menerapkan target penjualan yang sangat tinggi kepada para diler.

Bahkan, ada ancaman pemutusan kerja sama atau tidak diperpanjangnya kontrak jika target tersebut tidak tercapai.

Ironisnya, agar tak kehilangan kerja sama, sebagian besar diler akhirnya terpaksa membeli sendiri unit motor Harley yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pasar lokal mereka.

Namun, karena motor tersebut sudah terdaftar meski belum dipakai, dalam regulasi Jepang statusnya berubah menjadi “motor baru yang sudah teregistrasi”.

Dampaknya, nilai jual unit tersebut pun langsung turun. Ketika akhirnya dijual ke konsumen, para diler kerap harus menanggung kerugian karena menjual di bawah harga beli.

Atas dasar praktik bisnis yang dinilai merugikan mitra diler, JFTC memutuskan untuk tidak hanya menjatuhkan denda, tetapi juga mengeluarkan perintah tegas kepada Harley-Davidson Japan untuk menghentikan seluruh kebijakan tersebut.

Menariknya, ini bukan pertama kalinya kasus seperti ini muncul. Pada 2021 silam, BMW Japan juga dijatuhi hukuman serupa akibat praktik kuota penjualan yang mirip.

Yang mengejutkan, sejumlah petinggi yang sebelumnya bekerja di BMW Jepang diketahui berpindah ke Harley-Davidson Japan sebelum praktik kuota ketat ini dimulai.

Dugaan pun mengarah bahwa pola bisnis bermasalah itu dibawa serta ke perusahaan barunya.

Dua eksekutif kunci yang terlibat dalam kedua kasus itu bahkan dilaporkan mundur dari jabatannya setelah penggerebekan Harley Japan pada pertengahan 2024 lalu.

Belum diketahui apakah para mantan eksekutif tersebut akan kembali mencoba pola yang sama di perusahaan lain.

Namun yang pasti, otoritas persaingan usaha di Jepang akan tetap siaga untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan diler dan pasar secara umum.