Masih Ada Jalan bagi Budi Menjadi Kapolri
Rabu, 22 April 2015 - 05:55 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Perhatian publik terhadap polemik seputar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sempat teralihkan kala beredar kabar bahwa Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan diusulkan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Informasi itu beredar berbarengan dengan desakan perombakan (reshuffle) kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam sepekan terakhir.
Kabar itu segera menuai pendapat pro dan kontra. Mereka yang setuju Budi Gunawan menjadi Kepala BIN karena jenderal bintang tiga itu layak dan pantas. Kasus sangkaan menerima gratifikasi dianggap sudah selesai karena Pengadilan memutuskan membatalkan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka yang menolak, mengajukan argumentasi bahwa status tersangka Budi Gunawan memang batal tetapi penyelidikan dan penyidikan atas perkara dugaan korupsinya tetap berjalan. Artinya, rekam jejak maupun integritas Budi Gunawan dinilai sudah ternodai meski belum ada satu pun putusan hukum tetap. Setiap pejabat publik, termasuk Kepala BIN, harus bersih dari masalah hukum atau berpotensi menimbulkan masalah.
Para jenderal
Adu argumentasi itu belum mereda. Menyeruak kabar termutakhir bahwa Budi Gunawan diusulkan sebagai calon Wakil Kepala Polri, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang naik jabatan sebagai Kepala Polri.
Informasi itu mula-mula diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, pada Selasa, 21 April 2015. Dia mengaku mendapatkan kabar yang sahih bahwa Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri menyepakati secara mufakat mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Wakil Kepala Polri. Keputusan itu, katanya, juga disetujui sejumlah perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal dan inspektur jenderal serta para kepala Kepolisian Daerah.
Neta tak menyebutkan waktu tepat para jenderal polisi itu bermusyawarah hingga menghasilkan keputusan tunggal mengajukan nama Budi Gunawan. Dia hanya menyebut rapat itu terjadi “beberapa hari lalu.”
Keputusan itu, menurut Neta, pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo meski -sekali lagi- tak disebut waktu tepatnya. Dia berusaha meyakinkan bahwa semua jenderal menandatangani persetujuan pengajuan nama Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri.
Istana belum mengonfirmasi informasi yang disampaikan Neta. Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengaku baru akan mengecek kabar itu kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. Soalnya surat pengusulan semacam itu pasti melewati Mensesneg sebelum sampai ke tangan Presiden.
Baca Juga :
Kabar itu segera menuai pendapat pro dan kontra. Mereka yang setuju Budi Gunawan menjadi Kepala BIN karena jenderal bintang tiga itu layak dan pantas. Kasus sangkaan menerima gratifikasi dianggap sudah selesai karena Pengadilan memutuskan membatalkan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka yang menolak, mengajukan argumentasi bahwa status tersangka Budi Gunawan memang batal tetapi penyelidikan dan penyidikan atas perkara dugaan korupsinya tetap berjalan. Artinya, rekam jejak maupun integritas Budi Gunawan dinilai sudah ternodai meski belum ada satu pun putusan hukum tetap. Setiap pejabat publik, termasuk Kepala BIN, harus bersih dari masalah hukum atau berpotensi menimbulkan masalah.
Para jenderal
Adu argumentasi itu belum mereda. Menyeruak kabar termutakhir bahwa Budi Gunawan diusulkan sebagai calon Wakil Kepala Polri, menggantikan Jenderal Badrodin Haiti yang naik jabatan sebagai Kepala Polri.
Informasi itu mula-mula diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, pada Selasa, 21 April 2015. Dia mengaku mendapatkan kabar yang sahih bahwa Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri menyepakati secara mufakat mengusulkan Budi Gunawan sebagai calon Wakil Kepala Polri. Keputusan itu, katanya, juga disetujui sejumlah perwira tinggi berpangkat komisaris jenderal dan inspektur jenderal serta para kepala Kepolisian Daerah.
Neta tak menyebutkan waktu tepat para jenderal polisi itu bermusyawarah hingga menghasilkan keputusan tunggal mengajukan nama Budi Gunawan. Dia hanya menyebut rapat itu terjadi “beberapa hari lalu.”
Keputusan itu, menurut Neta, pun telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo meski -sekali lagi- tak disebut waktu tepatnya. Dia berusaha meyakinkan bahwa semua jenderal menandatangani persetujuan pengajuan nama Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri.
Istana belum mengonfirmasi informasi yang disampaikan Neta. Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengaku baru akan mengecek kabar itu kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno. Soalnya surat pengusulan semacam itu pasti melewati Mensesneg sebelum sampai ke tangan Presiden.