Jenderal BHD Terseret Kisruh Ayu Ting Ting, Yusril Ingatkan Pemerintah

VIVA – Sejumlah artikel di portal VIVA.co.id jadi perhatian pembaca sepanjang Rabu, 4 November 2020. Salah satunya terkait terseretnya nama Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri atau BHD dalam kisruh pedangdut Ayu Ting Ting.

Nama BHD yang terseret polemik Ayu Ting Ting ini jadi artikel terpopuler yang paling banyak dibaca. Selanjutnya, artikel trending lainnya ada ulasan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra terkait judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Yusril mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam mempertahankan argumentasi proses Undang-Undang Cipta Kerja saat persidangan di MK. Lalu, ada artikel menyangkut Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang akan pulang ke Tanah Air pada 10 November 2020.

Kemudian, Polda Metro Jaya yang gerak cepat mengamankan 10 pelaku begal sepeda di Ibu Kota. Polisi mengimbau agar korban begal langsung melapor ke aparat polisi.

Selain itu, ada kabar 43 buaya dari penangkaran daerah Bogor, Jawa Barat lepas ke Sungai Cisadane. Peristiwa ini terjadi karena penangkaran tersebut jebol. 

Kabar itu diketahui berdasarkan pesan berantai yang diterima masyarakat dan menjadi viral. Dalam pesan tersebut, berisikan imbauan agar masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane untuk waspada.

Berikut rangkuman lima artikel terpopuler di kanal News VIVA.co.id yang dirangkum dalam Round-up

1. Jenderal BHD, Eks Kapolri yang Terseret Kisruh Ayu Ting Ting

Bagi pembaca yang mengetahui kisruh rumah tangga antara pedangdut Ayu Ting Ting dengan Henry Baskoro Hendarso (Enji) pasti paham isu terseretnya nama Bambang Hendarso Danuri atau BHD. BHD merupakan purnawirawan jenderal polisi yang pernah menjabat Kapolri.

Sebelum pernikahan Ayu dan Enji, ada kabar mengejutkan. Enji disebut-sebut sebagai anak dari BHD. Yuk, baca selengkapnya di sini.

2. Yusril Ingatkan Pemerintah: MK Bisa Batalkan UU Cipta Kerja

Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menghadapi judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja. Menurutnya, pemerintah mesti hati-hati dan benar-benar argumentatif menyangkut prosedur UU Cipta Kerja.