Begini Janji Pemerintah Serap Aspirasi Buruh di RUU Omnibus Law
- ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
VIVA – Meskipun telah mendapat banyak tentangan dari sejumlah kelompok masyarakat, khususnya kalangan buruh, pemerintah masih meyakini rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu justru sangat memihak kepada kaum buruh.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono bahkan memastikan, ke depannya pemerintah akan menyerap aspirasi dari para serikat buruh dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
"Presiden Jokowi minta semua pihak, termasuk buruh, bisa diserap aspirasinya untuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu," kata Susiwijono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 24 Februari 2020.
Tak hanya sampai di situ, Susiwijono menegaskan bahwa pemerintah juga akan menggelar roadshow ke banyak daerah di Indonesia, guna melakukan sosialisasi dalam upaya untuk penyerapan aspirasi tersebut.
Dipastikan, Presiden Jokowi sendiri yang akan menghadiri setiap gelaran roadshow tersebut, agar bisa mendengar langsung kemauan-kemauan dan aspirasi dari kalangan buruh serta masyarakat di sejumlah wilayah.
"Jadi ini komitmen pemerintah memanfaatkan momentum transformasi ekonomi, dalam menjawab berbagai ketidakpastian dan dinamika ekonomi global," ujar Susiwijono.
Saat dipastikan kapan penyelenggaraan roadshow itu akan mulai dilakukan pemerintah, Susiwijono mengaku saat ini pihaknya belum bisa memastikan mengenai hal tersebut.
Sebab, sebelum penyelenggaraan roadshow itu, nantinya akan ada laporan dari Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, kepada Presiden Jokowi. Hal itu terkait dengan upaya sosialisasi, dan penyerapan aspirasi dari masyarakat tersebut.
"Tempat atau daerah yang nantinya akan dijadikan lokasi roadshow itu, nantinya adalah yang tempat yang banyak stakeholder-nya di sana," kata Susiwijono.
"Kemudian tempat yang jumlah perusahaan serta industrinya paling banyak, serta tempat yang dari sisi jumlah pekerjanya dan dari sisi investasinya juga tinggi," ujarnya.
DPR Tunggu Rapat Pimpinan terkait RUU Omnibus Law Politik
Ketua Komisi II DPR RI mengungkapkan pembahasan RUU Omnibus Law Politik atau revisi UU Pemilu ataupun UU Pilkada masih menunggu putusan Rapat Pimpinan parlemen.Â
