Zulkifli Hasan: Elit Politik Harus Jaga Kepercayaan Rakyat

Sabtu, 21 November 2015 - 16:24 WIB
Oleh :
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
Sumber :
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan.


"Kita serahkan kasus itu ke MKD, kita tunggu nanti hasilnya. Setya Novanto mengatakan berkali-kali tidak mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu saya kira MKD biar bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setya Novanto," katanya di Kalianda, Lampung, Sabtu 21 Nopember 2015.


Dalam waktu dekat MKD akan menggeklar sidang terhadap pengaduan Menteri ESDM Sudirman Said mengenai pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto dalam pertemuan dengan PT Freeport. Dalam pertemuan itu Setya Novanto mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Menteri ESDM Sudirman Said menyertakan bukti rekaman pembicaraan dalam pertemuan itu.
Baca Juga :
Setya Novanto Ajukan Perlindungan Hukum ke Kejaksaan Agung


Baca Juga :
Zulkifli Hasan: Posisi Ketua DPR Hak Golkar, Kita Hormati
Menanggapi pernyataan Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan membela Setya Novanto, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pernyataan KMP seperti dikemukakan Prabowo Subianto adalah karena Setya Novanto berulangkali mengatakan tidak mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pertemuan dengan pihak Freeport. "Saya kira konteknya seperti itu,"ujarnya.

Baca Juga :
Akhir dari Drama Sidang Etik 'Papa Minta Saham'

Zulkifli menekankan bahwa saat ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemimpin mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati, anggota Dewan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk melayani rakyat.


"Kita berharap para elit, teman-teman semua, kalau sudah diberi keprcayaan rakyat, jagalah kepercayaan itu. Pemegang jabatan publik seharusnya mengurusi rakyat," katanya.

Halaman Selanjutnya
"Kita berharap para elit, teman-teman semua, kalau sudah diberi keprcayaan rakyat, jagalah kepercayaan itu. Pemegang jabatan publik seharusnya mengurusi rakyat," katanya.
Halaman Selanjutnya