Curhat Buruh ke Pemerintah, Tak Bisa Lagi Nego Gaji

Kamis, 14 Januari 2016 - 17:34 WIB
Oleh :
Sumber :
  • Danar Dono - VIVA.co.id
Photo Mini 1
VIVA.co.id
Baca Juga :
Inflasi Rendah Tak Berarti Konsumsi Masyarakat Rendah
- Perwakilan serikat buruh mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Mereka menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga :
Jokowi Sibuk, Paket Kebijakan XIII Keluar Pekan Depan
Salah satunya tentang penetapan upah dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Baca Juga :
Menteri Darmin: Indonesia Masih Kekurangan Komoditas Pangan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan bahwa mereka ingin, agar hak berunding buruh dalam penentuan upah dikembalikan.

"Kami minta hak berunding, sebab hak berunding buruh sudah hilang," kata Said di kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis 14 Januari 2016.

Dia mengatakan, pihaknya ingin agar komponen hidup layak (KHL) dinaikkan dari 68 item menjadi 84 item. Mereka pun telah mengkaji bahwa nilai upah minimum yang setara dengan 84 KHL itu sebesar Rp3,7 juta.

Tak hanya itu, Said juga mengatakan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan penyelenggaraan jaminan sosial (jamsos) belum menyentuh kalangan buruh. (asp)
Menko Perekonomian Darmin Nasution

Menteri Darmin: Belanja APBN-P 2016 Akan Dipangkas Rp133,8 T

Pemangkasan anggaran untuk meningkatkan kembali kepercayaan pasar.

img_title
VIVA.co.id
4 Agustus 2016