Pemerintah Rombak Aturan Pendirian PT dan Kemudahan Bisnis

 

Di samping itu, PLN juga akan memberikan diskon ongkos pemasangan tersebut yang semula Rp969/Volt Ampere. Dengan langkah kemudahan perizinan listrik ini, Benny berharap dapat membantu meningkatkan level kemudahan berbisnis di Indonesia yang saat ini berada di posisi 109.

 

Sebagai informasi, langkah PLN ini termasuk ke dalam salah satu sepuluh indikator yang dinilai dalam survei Bank Dunia, yakni indikator getting electricity.

 

"Kami beri diskon 20 persen. Survei bank dunia itu memperhitungkan kemudahan mendapatkan listrik," katanya.

 

 

Dalam indikator dealing with construction permit yang merupakan salah satu dari sepuluh indikator dalam penilaian survei Bank Dunia, pemerintah berencana akan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

 

Setelah direvisi, penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) akan dipersingkat menjadi satu hari. Gudang dengan luas kurang dari 98 meter persegi yang biasa digunakan oleh UMKM juga nantinya tidak lagi menggunakan TDG, kecuali untuk barang kebutuhan pokok.

 

Masih dalam indikator yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan merevisi Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam revisi yang baru, proses IMB menjadi lebih sederhana yakni menjadi maksimal tujuh hari, dan biaya di diskon 50 persen.

 

Sementara dalam indikator starting business dan paying taxes, pemerintah akan melakukan sosialisasi beberapa peraturan, agar responden mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku. Contohnya, saat ini pembayaran iuran atau premi asuransi kesehatan sudah dapat dilakukan secara online.

 

Namun, pemerintah menganggap bahwa hal ini masih perlu adanya sosialisasi lebih, agar responden dapat mengisi survei dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah akan terus mengejar hal ini agar segera dapat diakselerasi dengan cepat.

 

"Kami berpacu dengan waktu, dan harus segera diselesaikan untuk kemudian dibawa ke rapat kabinet," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.