Menkeu: Perusahaan e-Commerce Wajib Berbadan Usaha

Selasa, 29 Maret 2016 - 13:29 WIB
Oleh :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Sumber :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Photo Mini 1

VIVA.co.id - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika agar segera mengimbau perusahaan start-up dan e-commerce, yang beroperasi di dalam negeri berbadan usaha.

Baca Juga :
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Dia menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah menjadi subjek pajak, dan harus menaati aturan negara yang berlaku, yakni membayar pajak.
 
Baca Juga :
Bea Cukai dan Polri Kerja Sama Penegakan Hukum Kepabeanan
"Sehingga setiap transaksi, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bisa dikenakan, dan perusahaannya sendiri harus bayar PPh (Pajak Penghasilan) badan," kata Bambang di Jakarta, Selasa 29 Maret 2016.
 
Baca Juga :
Ini Opsi Terakhir, BIla Tax Amnesty Tak Capai Target
Upaya ini, kata Bambang, dilakukan agar ada kesetaraan antarperusahaan yang beroperasi di Indonesia. Ia menegaskan, tidak akan pandang bulu terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang selama ini berlaku.
 
"Mau (perusahaan) raksasa, atau kurcaci itu semua kena," tuturnya.
Presiden Jokowi saat Sosialisasi Tax Amnesty.

Pulau Tax Haven, Untung Rugi Masih Dikaji

Akan dibuat sama seperti kawasan ekonomi khusus.

img_title
VIVA.co.id
10 Agustus 2016