12 Paket Kebijakan Ekonomi Jauh dari Ekonomi Kerakyatan
VIVA.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan 12 paket kebijakan ekonomi Jokowi-Kalla belum berjalan efektif. Hal itu menurutnya bisa dilihat dari beberapa indikator, antara lain pertumbuhan ekonomi hanya 4,92 persen, penciptaan lapangan kerja yang masih kurang menggembirakan, lemahnya investasi di sektor-sektor produktif seperti pertanian-kelautan, perikanan, indeks gini yang hampir mencapai 50 persen.
Ia menjelaskan, debirokratisasi dan deregulasi mestinya ditopang dengan kerja-kerja cerdas dan profesional.
"Masalahnya sekarang, perubahan sistem tidak ditunjang dengan pengelolaan SDM yang profesional. Ke-12 paket itu masih belum menyentuh hal-hal riil. Sebagai misal, sektor-sektor produktif dan strategis seperti pertanian-kelautan-perikanan belum mendapat perhatian serius. Investasi di sektor itu sangat minim. Padahal, pangsa pasarnya di atas 80 persen. Karenanya, paket kebijakan ekonomi harusnya diarahkan pada sektor-sektor riil dan produktif," ujarnya di Senayan, Selasa 31 Mei 2016.
Ia menjelaskan, sampai saat ini belum kelihatan relevansi ke-12 paket kebijakan itu pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Hingga kini, sektor-sektor tersebut hanya menyumbang 15,4 persen dari PDB. Padahal, jumlah tenaga kerjanya di atas 50 persen.
"Penyebabnya antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal. Penyaluran KUR masih tidak merata dan optimal, KUR masih terpusat di Pulau Jawa. Belum lagi kredit bagi petani, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya harus dievaluasi dengan sungguh-sungguh. Pemerintah harusnya mampu memaksimalkan peran BUMN seperti Jamkrindo dan Askrindo dalam menciptakan penyaluran KUR yg lebih maksimal dan merata," ujar Politisi Gerindra ini.
Eks Wakil Ketua Komisi VI ini mengatakan, ke-12 paket kebijakan itu masih jauh dari semangat ekonomi kerakyatan. Laporan bank dunia terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang hanya dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sedangkan, 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta orang, rawan tertinggal.
"Karenanya, paradigma paket kebijakan ekonomi harus mewakili visi Trisakti sebagaimana janji saat kampanye. Ke-12 paket kebijakan itu harusnya ditujukan untuk menurunkan Indeks Gini menjadi 0,3. Bukan turun, malahan Indeks Gini sudah hampir mencapai 50 persen. Artinya, ekonomi nasional sekarang hanya setengahnya hanya dinikmati oleh 1 persen orang. Karenannya, harus ada indikator yang jelas dan terarah dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi-Kalla terkait indeks gini," ungkapnya.
