Ini Pekerjaan Rumah UU Usai Tax Amnesty Disahkan
Selanjutnya, ia mengatakan, tersiar kabar ada sebagian warganegara dan institusi yang akan mengajukan uji materi terhadap UU Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi perbedaan dan perlindungan hak warga negara, permohonan uji materi adalah hal biasa dan konstitusional.
Upaya pihak-pihak tersebut, harus dihormati dan dilindungi. Diharapkan, Pemerintah dapat merespons dengan baik dan menjamin suasana kondusif. Pemerintah juga harus membuka ruang diskursus publik seluas-luasnya sehingga tercapai pemahaman yang lebih baik.
"Guna memaksimalkan repatriasi, pemerintah bersama otoritas keuangan dan perbankan seyogianya merespons antusiasme dan harapan pelaku usaha, agar tercipta skema repatriasi dan investasi yang menguntungkan kedua belah pihak, lebih longgar, bervariasi, berkesinambungan, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional," kata Yustinus.
Dia melanjutkan, bank-bank BUMN dan perusahaan-perusahaan swasta nasional perlu diberi kesempatan pertama dan utama, demi memastikan komitmen kita untuk mencapai kemandirian. Prakondisi berupa perbaikan iklim investasi, kepastian hukum, kemudahan perijinan, debirokratisasi, pemangkasan biaya logistik, reformasi tata kelola keuangan dan perbankan – mutlak harus disiapkan dalam satu tarikan nafas dengan Pengampunan Pajak.
Ia menuturkan, terhadap seluruh masyarakat wajib pajak, program ini merepresentasikan kemurahan hati pemerintah yang tidak boleh disalahgunakan dan harus diimbangi dengan kejujuran dan komitmen membangun hidup bersama yang lebih baik.
Ini adalah kesempatan emas terakhir sebelum penegakan hukum yang tegas dan keras diberlakukan. Tidak ada alasan untuk tidak berpartisipasi dan memanfaatkan, termasuk wajib menghindari upaya-upaya manipulatif yang akan merugikan negara. Ini adalah panggilan Ibu Pertiwi bagi seluruh anak bangsa, untuk pulang bergotong royong membangun negeri, menuju kesejahteraan bersama yang dicita-citakan.
Tax Amnesty Bakal Ada di 2025, RUU Masuk Prolegnas Diusulkan Komisi XI DPR
Program pengampunan pajak alias tax amnesty akan kembali diterapkan oleh pemerintah.
