Komisi XI: Postur APBN Rusak Karena Hutang Semakin Banyak

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan
Sumber :

Selain itu, jelasnya pemerintah kembali merilis paket kebijakan ekonomi yang ke-13. Pemerintah berharap, paket itu bisa merangsang pembangunan perumahan bagi rakyat.

Demokrat: Jika RUU HIP Bertujuan Mulia, Enggak Mungkin Rakyat Bereaksi

"Punya rumah itu penting, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu membaiknya daya beli dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik. Jadi, seharusnya pemerintah mengevaluasi 12 paket kebijakan sebelumnya yang sudah tak begitu jelas nasibnya ketimbang bikin paket baru yang belum tentu juga bisa dicapai," ujarnya.

Ia menjelaskan, ke-12 paket kebijakan, terutama yang terkait dengan investasi, peningkatan kemudahan berusaha terutama UMKM, serta penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik, harusnya sudah bisa dinikmati. saat ini. Nyatanya kan tidak. Malahan, kita semua kaget, laporan BPS terbaru menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian, kemiskinan masih 28 juta orang, ketimpangan juga makin lebar. Ini kan masalah sesungguhnya. Lalu, paket-paket yang sudah dirilis sebelumnya, kemana saja?

Tidak Virtual DPR Rapat dengan Menhan Prabowo dan Panglima TNI

"Kita khawatir, paket ke-13 ini akan bernasib serupa. Hanya jadi ‘angin segar’ di telinga, tapi tak pernah ada realisasinya seperti halnya ‘kembang-kembang api’ yang menyala indah di awal, tapi mati dalam sekejap.

Sementara itu, tambahnya pemerintah juga perlu melakukan evaluasi program-program rumah untuk keluarga miskin yang pelaksanaannya masih minimal. Bahkan, dalam beberapa kasus, menjadi ajang ‘transaksional’. Rakyat yang sudah miskin, dibebani lagi dengan pungutan yang tidak jelas.

Jika RUU HIP Dilanjutkan, PA 212 Minta Cantumkan Lagi Syariat Islam

"Sebab itu, saya mendorong pemerintah untuk merealisasikan paket-paket kebijakan ekonomi yang sebelumnya sudah dirilis, namun evaluasi dan monitoringnya masih absurd. Termasuk juga evaluasi atas skema penganggarannya.  ini penting mengingat APBN kita masih kurang sanggup, masih defisit," ujarnya.  (webtorial)

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI

DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun

Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.

img_title
VIVA.co.id
25 Juni 2020