Bappenas: Asumsi Makro di RKP 2018 Lebih Konservatif

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro.
Sumber :
  • ANTARA/Sigid Kurniawan

VIVA.co.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah mematok asumsi ekonomi makro dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Bappenas mematok di rentang Rp13.600-Rp13.900 per dolar AS, dengan titik tengah Rp13.700 per dolar AS.

Jumlah Penduduk RI Tembus 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Bertambah 1,7 Juta dalam Enam Bulan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah memutuskan untuk menetapkan target yang lebih konservatif terhadap laju mata uang Garuda tahun depan. Hal ini dilakukan, dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi global, terutama kebijakan di negeri Paman Sam.

"Kita tahu The Fed (Bank Sentral AS) akan menaikkan tingkat bunga acuan. Jadi meskipun tahun ini dampaknya tidak terlalu kuat, kami memilih mengambil posisi yang konservatif," kata Bambang di Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Kepala Bappenas: Transformasi Digital dan Sinergi Lintas Sektor Bisa Dorong Ekonomi RI ke 8%

Sementara inflasi, berada di kisaran 3,5 plus minus satu persen, atau di titik tengah empat persen. Sedangkan harga minyak mentah, dipatok US$55 per barel, lifting minyak sebesar 800 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.150 ribu barel per hari.

Lalu, pertumbuhan ekonomi dipatok dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan di kisaran 5,4 persen sampai dengan 6,1 persen, dengan titik tengah sebesar 5,6 persen. Mantan Menteri Keuangan itu menilai, bukanlah hal mudah untuk mencapai target tersebut, di tengah masih adanya ketidakpastian ekonomi global.

BNPB dan Bappenas Dorong Pemberdayaan Perempuan dalam Mitigasi Bencana

"Ini memang tidak mudah. Kita harus membuat swasta nyaman berinvestasi di Indonesia.” (mus)

Ocean Centre Indonesia.

Ocean Centre Indonesia Targetkan Akselerasi Pengembangan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Ocean Centre Indonesia mempertemukan para pemimpin dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, serikat pekerja, asosiasi, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

img_title
VIVA.co.id
16 Juli 2025