Jokowi Ingin Peringkat Layak Investasi Dinikmati Sektor Riil
- ANTARA FOTO/IORA Summit 2017/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo berharap naiknya peringkat Indonesia menjadi investment grade atau layak investasi oleh sejumlah lembaga rating internasional tidak hanya dirasakan investasi portfolio atau saham melainkan juga bisa dinikmati oleh sektor riil.Â
"Saya minta agar ada tindak lanjut dari kita sehingga efek positif tidak hanya dinikmati pada investasi portofolio, di saham, tetapi efek positif yang lain juga bisa mendorong sektor riil menumbuhkan perekonomian," jelas Jokowi, di Istana Bogor, Senin 29 Mei 2017.
Menurut Jokowi, investment grade yang telah diberikan kepada Indonesia, baik oleh Moody’s, Fitch Ratings, dan S&P memperlihatkan kalau pemerintah Indonesia memiliki kecakapan dalam mengelola perekonomian negara. Baik itu sektor fiskal, maupun sektor moneter.
"Tetapi yang paling penting adalah bagaimana mendorong efek positif investment grade betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Tadi sudah saya sampaikan agar ini didorong oleh kementerian yang berkaitan dengan ini agar sektor riilnya ikut bergerak," jelas Jokowi.
Penyederhanaan Izin
Dia mengakui, ada kendala-kendala yang dihadapi dalam masuknya arus uang, modal dan investasi. Maka itu yang harus diperbaiki. Jokowi pun kembali menyoroti penyederhanaan izin.
Jokowi meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution, untuk melihat lebih detail lagi. Sehingga, perizinan yang menghambat itu bisa disederhanakan.
"Sehingga arus masuk investasi yang ada betul-betul tidak terganggu karena kerumitan di bidang perizinan," katanya.
Terkait perizinan, Jokowi melihat masih ada kementerian yang mengeluarkan perizinan tapi justru memperumit investasi. "Permen-permen yang baru cegah agar jangan sampai keluar. Kalau memang terpaksa harus mengeluarkan itu, bicarakan terlebih dulu dalam rapat terbatas," kata Jokowi.
Jokowi mencontohkan di Kementerian Perdagangan. Ia meminta dikaji lagi, apakah masih diperlukan larangan terbatas (lartas). Kenapa tidak bisa langsung dari pergantian kuota dan masuk ke tarif.
"Ini akan memudahkan controlling-nya dan tentu saja akan lebih menaikkan sisi penerimaan negara," ujar Jokowi. (ren)
Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Boni: Itu Terobosan yang Bagus
Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Ranah Hukum, Pengamat bilang Demokrasi Harus Ikut Aturan Main
