Anggota DPR: Tol Laut Lebih Efisien Digarap Pelayaran Swasta

Ilustrasi tol laut.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Tudji Martudji

VIVA.co.id – Program tol laut yang digagas pemerintah dinilai tidak efektif dalam menekan harga saat ini. Karena itu, pengelolaan program ini idealnya melibatkan pelayaran swasta yang sudah lebih dahulu melayari pulau-pulau di Indonesia.

Pacu Transformasi, Kadin dan Asosiasi Logistik Dorong Konektivitas Regional

Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo mengungkapkan, saat ini biaya subsidi tol laut sangat besar. Tetapi, kondisi tersebut tidak berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Karena, harga barang di daerah-daerah tujuan tol laut masih belum bisa ditekan secara optimal.

"Hanya buang-buang dana APBN. Padahal pelayaran swasta sudah lebih dulu melayari daerah-daerah di seluruh Indonesia dengan 14 ribu kapal, sedangkan kapal tol laut baru enam. Artinya, tanpa tol laut pun, distribusi barang sudah jalan," ujar Bambang dikutip dari keterangannya, Jumat 11 Agustus 2017. 

Usai Minyak Goreng dan Kedelai, Kini Harga Daging Sapi Merangkak Naik

Dia mencontohkan, di Papua yang menjadi daerah tujuan tol laut misalnya. Sebelum program ini dijalankan, harga beras di Papua sudah Rp13.000 per kilogram. 

“Saat kami berkunjung ke sana, sekarang setelah ada tol laut ke Papua, harga beras malah lebih mahal. Kenapa bisa begitu? Ini membuktikan tol laut yang disubsidi tidak berdampak ekonomi, tidak bisa menekan disparitas harga,” tuturnya.

Meroketnya Harga Pangan Buat Nilai Tukar Petani Desember 2021 Naik

Menurut Bambang, tidak adanya dampak pada penurunan harga barang karena tol laut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait barang tersebut. Seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Pertani, yang selama ini bertugas melakukan stabilisasi harga barang pangan. 

Menurutnya, yang memanfaatkan program ini justru pedagang yang menyesuaikan harga dengan mekanisme pasar. Para pedagang ini tidak berkomitmen berdagang sesuai regulasi, yakni tidak ada regulasi harga, distribusi, dan kualitas barang. Akhirnya harga barang-barang tetap tinggi.

Bambang menambahkan, meski konsep dan tujuannya bagus, untuk menekan disparitas harga tidak cukup dengan memberikan subsidi terhadap kapal pengangkut. Karena persentasenya dalam komponen harga yang dijual tidak besar. 

“Transportasi laut dikatakan sebagai penyebab disparitas harga selama ini itu keliru, karena transportasi laut hanya berkontribusi 5 persen terhadap harga barang. Sisanya yang paling banyak berkontribusi adalah biaya distribusi ke pedalaman. Selama ini distribusi ke pedalaman menggunakan pesawat-pesawat perintis. Ini lah yang membuat mahal,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya