Indeks Kedalaman Kemiskinan RI Meningkat pada 2017
- VIVA/Diki Hidayat
VIVA – Persentase penduduk miskin di Indonesia berkurang 0,58 persen pada September 2017 atau sebanyak 1,18 juta jiwa dalam setahun. Namun, indeks kedalaman kemiskinan sepanjang periode tersebut justru meningkat.
Data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat, angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Kemiskinan desa sebesar 13,47 persen atau 16,31 juta jiwa, sedangkan perkotaan 7,26 persen atau 10,27 juta jiwa.
Sementara itu, angka kemiskinan yang dicatat melalui indeks kedalaman kemiskinan atau poverty gap dan indeks keparahan kemiskinan atau poverty severity index justru meningkat selama periode tersebut pada 2017.
Pada September 2017, poverty gap sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kondisi itu menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan.
"Hal itu pula mengindikasikan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan semakin besar," tutur laporan tersebut, dikutip VIVA, Kamis 11 Januari 2018.
Kemudian, untuk poverty severity index pada September 2017 yang naik dibanding periode sama tahun lalu, mengindikasikan ketimpangan penduduk miskin semakin lebar, sehingga ketepatan sasaran program-program menjangkau penduduk miskin semakin diperlukan.
"Naiknya poverty gap maupun poverty severity index pada 2017 tersebut tercatat lebih tinggi di perdesaan ketimbang capaian di perkotaan," bunyi laporan tersebut.
Adapun penyebab kenaikan dua indeks tersebut antara lain, pada periode Agustus-November 2017 terjadi peningkatan inflasi padi dan umbi-umbian yang cukup tinggi dibandingkan inflasi umum.
Selain itu, kenaikan indeks tersebut karena dampak penurunan daya beli penduduk termiskin. Termasuk kontribusi besar beras terhadap garis kemiskinan masih cukup besar baik di perkotaan maupun perdesaan.
Kolaborasi Bangun Bangsa Jadi Langkah Nyata Menuju Indonesia Emas 2045
Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan Indonesia harus inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
