Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris

BPJS Kesehatan Bukan Kewajiban, tapi Kebutuhan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris
Sumber :
  • BPJS Kesehatan

Orang yang notable, orang yang tingkat perekonomiannya tidak tentu, misalnya orang yang tiba-tiba terguncang kemudian jadi pengangguran, nah itu yang kemudian kita cari jalan lain. Jadi kalau angka kepatuhan, sebenarnya ini sudah sesuai dengan target kontrak kami dengan pemerintah yaitu 95 persen. Tapi biar bagaimana pun tentu jika bicara pelayanan, kami sangat berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Jadi tidak ada istilah kita puas dengan hasil sekarang ini, kami akan terus meningkatkan melayani masyarakat.

img_title Soroti Penonaktifan BPJS PBI, Anggota DPR: Validasi Data Tak Boleh Matikan Jaminan Kesehatan Warga

Apa saran kepada pemerintah, pihak rumah sakit, dan masyarakat?

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pertama, saya ingin mengucapkan kepada pemerintah, pihak rumah sakit, dan masyarakat, karena program ini adalah program yang sangat banyak membutuhkan sinergi banyak stakeholder. Terutama kapada para dokter, para tenaga kesehatan, saya mengapresiasi dengan sangat kerja samanya selama ini. Kalau kita bicara kesempurnaan dari program ini, sebenarnya tidak ada yang pernah sempurna, no perfect system in the world. Kita melihat dukungan pemda selama ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat ada target tahun 2019 itu 95 persen masyarakat memiliki jaminan kesehatan di seluruh daerah itu harus universal covered. Sekarang ini ada beberapa pemerintah daerah yang sudah mencuri start. Jadi pemda itu ada tiga provinsi, 67 kabupaten, 24 kota yang sudah universal covered. 

img_title Cak Imin Ungkap Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan Iuran BPJS Masyarakat

Bayangkan, target itu harusnya 2019, tapi akhir 2017 sudah ada yang universal covered. Tahun ini akan menyusul lagi tiga provinsi, dan sejumlah kabupaten/kota lagi, saya agak lupa angka persisnya yang mau muncul. Artinya, optimalisasi peran pemda berjalan, kemudian Presiden pada bulan November lalu, baru saja mengeluarkan Inpres nomor 8 tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN, memerintahkan 11 kementerian lembaga untuk melakukan optimalisasi itu. Artinya ada optimisme sebagai bangsa yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi kita jangan kemudian melihat yang kita ingin capai itu seolah-olah berat, ini semuanya harus bergerak bersama-sama, agar harapan itu bisa benar-benar tercapai. Buktinya itu tadi, tahun 2017 kemarin, ada kok provinsi yang bisa mencapai itu, kabupaten yang bisa mencapai itu, kota yang bisa mencapai target itu. Nanti 2018 ada lagi.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut