PBB Minta Junta Myanmar Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM
- Myanmar True News Information Team via AP.
VIVA Dunia – Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, bertemu dengan Ketua Dewan Administrasi Negara, yang merupakan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, pada Rabu, 17 Agustus 2022.
Dalam pertemuan tersebut, utusan PBB itu meminta Min Aung Hlaing untuk segera menghentikan semua kekerasan, dan mendukung jalur politik kembali ke pemerintahan sipil dan demokrasi, serta mengizinkan mantan pemimpin negara itu yakni Aung San Suu Kyi untuk kembali ke rumah.
Pada misi pertamanya ke negara yang dilanda perselisihan, Heyzer juga menegaskan kembali keprihatinan ekstrem Sekretaris Jenderal, Antonio Guterres, tentang krisis kemanusiaan, keamanan, ekonomi dan politik Myanmar. Dia juga mengulangi seruan Sekjen PBB untuk pembebasan semua tahanan politik.
Sekjen PBB Antonio Guterres berbicara pada Sidang Majelis Umum PBB di New York.
- Dok. PBB
Heyzer mendesak Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk memberlakukan moratorium eksekusi di masa depan, menyusul eksekusi baru-baru ini terhadap empat aktivis politik yang menuai kecaman di seluruh dunia.
Melansir dari AP, Kamis, 18 Agustus 2022, pernyataan Heyzer tentang kunjungan dua harinya dirilis saat dia meninggalkan negara itu, kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq. Dalam kunjungan tersebut, sayangnya Heyzer tidak dapat bertemu dengan Suu Kyi, tetapi dia berharap bahwa keduanya akan bertemu di masa depan.
Haq mengatakan Heyzer dan sang jenderal Myanmar telah berdiskusi dengan baik, dan PBB akan melihat apakah tuntutan utamanya akan dilaksanakan. "PBB akan terus mendorong poin-poin itu.”
Solusi untuk Myanmar
Ke depan, Heyzer mengatakan dia dan Jenderal Hlaing setuju untuk terlibat dalam percakapan yang jujur, dengan fokus pada perlunya solusi inklusif untuk Myanmar yang damai dan demokratis, yang mencerminkan kehendak rakyat.
Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing
- Channel News Asia (File photo: AFP/YE AUNG THU)
Televisi MRTV yang dikelola pemerintah mengatakan Heyzer dan Min Aung Hlaing bertukar pandangan tentang mempromosikan kepercayaan dan kerja sama antara Myanmar dan PBB.
Dalan pernyataannya, Heyzer mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan jenderal dan penasihat seniornya, dia mengomunikasikan langkah-langkah pragmatis yang harus diambil militer untuk meredakan konflik dan mengurangi penderitaan rakyat Myanmar.
Ia menyebut pertemuan itu bagian dari upaya yang lebih luas oleh PBB untuk segera mendukung jalur politik yang dipimpin Myanmar, yang efektif dan damai untuk kembali ke pemerintahan sipil berdasarkan keinginan dan kebutuhan rakyat.
