Pemerintah AS Terancam Tutup, Ini Dampaknya Bagi PNS dan Anggota Militer
Rabu, 27 September 2023 - 12:32 WIB
Sumber :
- AP Photo/Carolyn Kaster
Washington – Pemerintah federal Amerika Serikat (AS), terancam tutup atau shutdown. Penutupan ini nantinya akan mengganggu banyak layanan pemerintahan, setelah Partai Republik di DPR, menuntut kelompok sayap kanan untuk melakukan pemotongan besar-besaran bagi pegawai negeri.
Meskipun beberapa lembaga pemerintah tetap akan berdiri seperti Jaminan Sosial, namun fungsi-fungsi lainnya akan sangat dibatasi.
Badan-badan federal juga akan menghentikan semua tindakan yang dianggap tidak penting, dan jutaan pegawai federal, termasuk anggota militer, tidak akan menerima gaji.
VIVA Militer: Presiden Amerika Serikat, Joe Biden
Photo :
- independent.co.uk
Gambaran apa yang akan terjadi jika pemerintah AS melakukan penutupan pada 1 Oktober mendatang?
Shutdown terjadi ketika Kongres gagal meloloskan beberapa jenis undang-undang pendanaan yang ditandatangani oleh presiden.
Anggota parlemen seharusnya mengesahkan 12 rancangan undang-undang belanja yang berbeda untuk mendanai lembaga-lembaga di seluruh pemerintahan, namun prosesnya memakan waktu.
Mereka sering kali terpaksa mengeluarkan perpanjangan sementara, yang disebut resolusi berkelanjutan atau CR, agar pemerintah dapat tetap beroperasi.
Ketika tidak ada undang-undang pendanaan yang diberlakukan, lembaga-lembaga federal harus menghentikan semua pekerjaan yang tidak penting dan tidak akan mengirimkan gaji selama penutupan berlangsung.
Meskipun pegawai seperti pengawas lalu lintas udara dan petugas penegak hukum masih dianggap penting. Namun, mereka harus melapor untuk bekerja.
Sementara pegawai federal lainnya dirumahkan. Berdasarkan undang-undang tahun 2019, para pekerja tersebut dijadwalkan untuk menerima pembayaran kembali setelah kebuntuan pendanaan diselesaikan.
Pendanaan pemerintah berakhir pada 1 Oktober, tepat awal tahun anggaran federal.
Halaman Selanjutnya
Mereka sering kali terpaksa mengeluarkan perpanjangan sementara, yang disebut resolusi berkelanjutan atau CR, agar pemerintah dapat tetap beroperasi.
