Myanmar Berlakukan Wajib Militer, Negara Ini Kalang Kabut

Jakarta – Thailand bersiap menghadapi masuknya pengungsi setelah militer Myanmar baru-baru ini mengumumkan undang-undang wajib militer.

Para analis berpendapat pemerintah Thailand seharusnya menempatkan mereka yang melarikan diri dari Myanmar ke zona aman.

Dilansir dari VOA, Selasa, 20 Februari 2024, pekan lalu, militer Myanmar mengaktifkan Undang-undang Wajib Militer Rakyat. Berdasarkan undang-undang itu, laki-laki berusia 18-45 tahun dan perempuan berusia 18-35 tahun dapat didaftarkan untuk menjalani wajib militer selama dua tahun.

Personel tertentu dalam profesi spesialis, seperti dokter dan insinyur, harus mengabdi selama tiga tahun. Dalam keadaan darurat nasional, wajib militer dapat diperpanjang hingga lima tahun.

Pihak militer mengatakan perintah wajib militer tersebut penting mengingat konflik yang berlangsung dengan kelompok pemberontak di negara itu.

Para analis berpendapat perintah tersebut terjadi karena junta kesulitan merekrut anggota baru dan menghadapi tantangan terbesarnya di medan perang.

Deklarasi wajib militer mulai berlaku pada 13 Februari. Junta berencana memasukkan 5.000 orang per bulan mulai April mendatang, dan menerima 60.000 pendaftaran militer baru setiap tahun.

Video yang beredar di platform media sosial dalam beberapa hari terakhir menampilkan antrean panjang orang yang mengantri untuk mengajukan visa di Kedutaan Besar Thailand di Yangon. Media lokal melaporkan bahwa kedutaan tersebut menerbitkan 400 tiket per hari bagi para pemohon.

Menurut Khin Ohmar, pendiri kelompok hak asasi manusia Progressive Voice Myanmar, banyak kaum muda yang meninggalkan negara tersebut untuk menghindari kewajiban militer.

Satuan tugas perbatasan Thailand telah menangkap setidaknya 27 warga Myanmar di Tak, bagian utara Thailand, karena diduga mereka melintasi perbatasan secara ilegal, demikian dilaporkan oleh Eleven Media Myanmar.

Sejak kudeta militer pada Februari 2021, Myanmar telah dilanda oleh kekacauan yang menyebabkan protes keras dari penduduk setempat.

Politisi yang digulingkan dan pemimpin lokal telah membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional atau NUG sebagai alternatif, sementara tindakan keras militer telah memicu perlawanan bersenjata dari kelompok oposisi dan etnis.

Perbatasan yang panjang sepanjang 2.414 kilometer antara Thailand dan Myanmar memudahkan pengungsi Myanmar untuk menyeberang ke negara tetangga tersebut demi mencari tempat yang lebih aman.

Juru Damai Konflik Kamboja-Thailand, Donald Trump Diusulkan Dapat Nobel Perdamaian

Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol menilai Trump layak dianugerahi Nobel Perdamaian karena menjadi juru damai konflik di beberapa negara.

VIVA.co.id

2 Agustus 2025