AS Veto Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Mahmoud Abbas Marah

Gaza – Presiden Palestina Mahmoud Abbas marah setelah Amerika Serikat (AS) memveto upaya negaranya untuk menjadi anggota penuh PBB pada awal pekan ini.

Menurut Mahmoud Abbas, pihaknya akan mempertimbangkan kembali hubungannya dengan Washington atas sikap AS di PBB.

"Kepemimpinan Palestina akan mempertimbangkan kembali hubungan bilateral dengan Amerika Serikat untuk memastikan perlindungan kepentingan rakyat, perjuangan kami, dan hak-hak kami,” kata Abbas pada Sabtu, 20 April 2024.

Kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengatakan pernyataan Abbas muncul setelah AS menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB.

Dilansir dari The New Arab, Senin, 22 April 2024, sebuah sumber dari Otoritas Palestina yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa penundaan hubungan dengan AS merupakan agenda kepemimpinan Palestina, dan hal ini sedang dipertimbangkan secara serius.

"Mereka mengatakan keputusan dapat diambil dalam beberapa hari mendatang," kata Wafa.

Sebelumnya, pemungutan suara pada hari Kamis menunjukkan 12 negara di DK PBB mendukung resolusi yang merekomendasikan keanggotaan penuh Palestina. Dua negara Inggris dan Swiss disebutkan abstain.

Hanya Amerika Serikat, sekutu paling setia Israel, yang memberikan suara menentang, dan menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi tersebut.

Abbas mengatakan kepemimpinan Palestina akan mengembangkan strategi baru untuk melindungi keputusan nasional Palestina secara independen dan mengikuti agenda Palestina daripada visi Amerika atau agenda regional.

"Warga Palestina tidak akan tetap tersandera oleh kebijakan-kebijakan yang telah terbukti gagal dan telah terekspos ke seluruh dunia," ujar Abbas.

Dia juga mengatakan sikap pemerintah AS telah menimbulkan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kalangan rakyat Palestina dan penduduk di wilayah tersebut, yang berpotensi mendorong wilayah itu menuju ketidakstabilan, kekacauan dan terorisme lebih lanjut.

Trump Akan Tutup Departemen Pendidikan, Jutaan Mahasiswa di AS Terancam Gagal Kuliah

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif yang ditujukan untuk menghapus Departemen Pendidikan AS.

VIVA.co.id

7 Maret 2025