Trump Resmi Umumkan AS Keluar dari Keanggotaan Dewan HAM PBB

Washington, VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan bahwa pihaknya keluar dari badan Dewan HAM PBB. Trump juga menyatakan pemerintah AS tidak akan melanjutkan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina.

Melansir dari AP, Selasa 4 Februari 2025, pengumuman Trump ini disampaikan di hari di mana dia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sedang berkunjung.

Di lain sisi, pemerintah Israel telah lama menuduh badan HAM PBB dan UNRWA bias terhadap Israel dan antisemitisme.

Perintah eksekutif Trump juga menyerukan peninjauan kembali keterlibatan Amerika dalam Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB yang berpusat di Paris, Prancis, yang dikenal sebagai UNESCO.

Trump pun memerintahkan peninjauan kembali pendanaan AS untuk PBB mengingat perbedaan besar dalam tingkat pendanaan di antara berbagai negara.

"Saya selalu merasa bahwa PBB memiliki potensi yang luar biasa," kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih.

"(Tapi) saat ini PBB tidak dapat memenuhi potensi tersebut. Mereka harus bertindak lebih baik," tambahnya.

Ia mengatakan PBB perlu bersikap adil terhadap negara-negara yang pantas mendapatkan keadilan.

"Ada beberapa negara, yang merupakan negara-negara yang tidak biasa, yang sangat buruk dan (tapi) hampir lebih disukai (oleh PBB)."

Sebagai informasi, Trump menarik AS keluar dari Dewan HAM PBB yang berpusat di Jenewa, Swiss tahun lalu, dan menghentikan pendanaan untuk badan PBB yang membantu pengungsi Palestina, yang dikenal sebagai UNRWA.

Duta besar AS untuk PBB saat itu, Nikki Haley, menuduh dewan tersebut memiliki bias kronis terhadap Israel dan menekankan pelanggar HAM di antara para anggotanya.

Ini dilakukan setelah Israel menuduh UNRWA melindungi para militan Hamas yang berpartisipasi dalam serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan. Tuduhan ini telah dibantah oleh UNRWA.

Juru Damai Konflik Kamboja-Thailand, Donald Trump Diusulkan Dapat Nobel Perdamaian

Wakil Perdana Menteri Kamboja Sun Chanthol menilai Trump layak dianugerahi Nobel Perdamaian karena menjadi juru damai konflik di beberapa negara.

VIVA.co.id

2 Agustus 2025