Cara Vietnam Efisiensi Anggaran: Pangkas Kementerian dan Lembaga dari 30 Jadi 22

VIVA – Pemerintah Vietnam berencana  memangkas 1 dari 5 pekerjaan sektor publik dan mengurangi miliaran dolar dari anggaran pemerintah. Langkah ini diambil untuk menekan birokrasi yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan terinspirasi dari kebijakan serupa yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Reformasi tersebut akan berdampak signifikan pada berbagai sektor, termasuk layanan sipil, media, kepolisian, dan militer. Jumlah kementerian dan lembaga akan dikurangi dari 30 menjadi 22, sementara sekitar 100 ribu pegawai negeri akan diberhentikan atau ditawari pensiun dini.

Dilansir dari AFP News, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, menegaskan bahwa lembaga negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten.

Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% pada tahun 2024 dan menargetkan kenaikan hingga 8% pada 2025. Namun, ada kekhawatiran terhadap kebijakan tarif perdagangan yang mungkin diterapkan kembali oleh pemerintahan Donald Trump, yang dapat berdampak pada ekspor Vietnam.



Ilustrasi bendera Vietnam.

Photo :

• Antara Foto.

Meskipun pemotongan belanja negara diharapkan dapat menghemat sekitar USD 4,5 miliar dalam lima tahun ke depan, beban biaya pensiun dan pesangon bagi pegawai yang terdampak diperkirakan mencapai USD 5 miliar.

Kebijakan reformasi ini menimbulkan kecemasan di kalangan pegawai negeri, banyak di antara mereka yang memilih pensiun dini atau mencari alternatif pekerjaan di sektor swasta.

Meski demikian, langkah ini sejalan dengan ambisi Vietnam untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat legitimasi Partai Komunis Vietnam dalam memimpin negara menuju transformasi ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif di tingkat global.

Halaman Selanjutnya

Meski demikian, langkah ini sejalan dengan ambisi Vietnam untuk menjadi negara berpendapatan menengah pada tahun 2030 dan mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.