Israel Larang Pertemuan Menteri Arab di Ramallah, Sebut Agenda Palestina 'Provokatif'
- newarab.com
Tel Aviv, VIVA – Israel menyatakan tidak akan mengizinkan berlangsungnya pertemuan tingkat tinggi para menteri Arab di Ramallah, ibu kota administratif Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Pernyataan itu disampaikan seorang pejabat Israel pada Sabtu, 31 Mei 2025, setelah muncul laporan bahwa sejumlah pejabat dari negara-negara Arab telah dicegah masuk.
Menurut sumber dari Otoritas Palestina, delegasi yang dilarang terdiri dari menteri-menteri luar negeri dari Yordania, Mesir, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kehadiran mereka ke Tepi Barat seharusnya melalui perizinan Israel, karena akses dari Yordania berada di bawah kontrol penuh otoritas Israel.
Seorang pejabat Israel menyebut pertemuan itu sebagai "pertemuan provokatif" yang bertujuan untuk membahas pembentukan negara Palestina. “Negara seperti itu tidak diragukan lagi akan menjadi negara teroris di jantung tanah Israel,” ujarnya, dikutip dari Alarabiya, Minggu 1 Juni 2025.
“Israel tidak akan bekerja sama dengan tindakan-tindakan seperti itu yang bertujuan untuk merugikannya dan keamanannya,” tambahnya.
Pihak Palestina sendiri masih belum memastikan apakah pertemuan tersebut akan tetap dilangsungkan. “Masalah apakah pertemuan di Ramallah akan dapat dilaksanakan masih dalam pembahasan,” kata seorang pejabat Otoritas Palestina.
Langkah Israel ini muncul menjelang konferensi internasional penting yang akan digelar di New York pada 17–20 Juni. Forum tersebut, yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, akan membahas masa depan kenegaraan Palestina.
VIVA Militer: Bendera Israel
- Moderate Rebels
Tekanan terhadap Israel terus meningkat dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Eropa, yang mendorong solusi dua negara, yakni berdirinya negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel.
Presiden Prancis Emmanuel Macron turut menegaskan posisinya pada Jumat lalu, menyatakan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina adalah langkah yang tak terelakkan. “Mengakui negara Palestina bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kebutuhan politik,” tegas Macron.
Bertemu Cak Imin, Parpol Palestina Tegaskan Tolak Rencana Relokasi Warga Gaza ke RI
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti menegaskan sikap menolak rencana relokasi warga Gaza ke RI.
