Trump Minta Warga AS Dapat BLT Imbas Shutdown Pemerintah
- Dok Trump
Washington, VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pada 8 November 2025, mendesak para senator Republik untuk mengalihkan dana federal yang digunakan untuk mensubsidi biaya asuransi kesehatan berdasarkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau (ACA) ke pembayaran langsung kepada warga AS, yang berpotensi terdampak penutupan pemerintah AS atau ‘shutdown’.
Kebijakan Trump ini seperti layaknya emberian bantuan langsung tunai atau BLT di Indonesia.
"Saya merekomendasikan kepada Senat Republik agar Ratusan Miliar Dolar yang saat ini dikirim ke Perusahaan Asuransi yang menyedot uang untuk menyelamatkan Layanan Kesehatan yang buruk yang disediakan oleh ObamaCare, DIKIRIM LANGSUNG KEPADA RAKYAT AGAR MEREKA DAPAT MEMBELI LAYANAN KESEHATAN MEREKA SENDIRI, YANG JAUH LEBIH BAIK, dan masih memiliki sisa uang,"  tulis Trump dalam sebuah unggahan di media sosial dilansir Straits  Times, Minggu, 9 November 2025.Â
"Dengan kata lain, ambil dari Perusahaan Asuransi BESAR dan BURUK, berikan kepada rakyat, dan hentikan, per Dolar yang dibelanjakan, Layanan Kesehatan terburuk di dunia, ObamaCare," tambahnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Komentar Trump di Truth Social muncul hanya beberapa jam sebelum Senat AS dijadwalkan bersidang kembali pada siang hari (pukul 1 dini hari tanggal 8 November di Singapura) setelah menolak undang-undang pada 7 November yang akan melanjutkan pembayaran gaji ratusan ribu pegawai federal selama penutupan pemerintah terlama dalam sejarah AS.
Para anggota parlemen masih berselisih pendapat tentang cara membuka kembali pemerintahan. Partai Demokrat menginginkan RUU pendanaan untuk mencakup subsidi layanan kesehatan yang akan berakhir bagi 24 juta warga Amerika pada akhir tahun, tetapi rekan-rekan Trump di Partai Republik mengatakan Kongres harus terlebih dahulu mengesahkan RUU pendanaan tanpa syarat dan mengizinkan pemerintah untuk membuka kembali pemerintahan sebelum menangani masalah lain.
Selama 39 hari, penutupan sementarakegiatan pemerintahan federal Amerika Serikat karena anggaran negara belum disetujui oleh Kongres dan Presiden, telah memecahkan rekor.
Penutupan itu telah menyebabkan jutaan pegawai pemerintah federal kehilangan gaji, membekukan bantuan pangan penting, dan perjalanan udara yang terhambat, di antara dampak lainnya.
Perwakilan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar atas unggahan Trump.
DPR Tolak Pemakzulan Trump
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menolak resolusi pemakzulan Presiden Donald Trump. Sebanyak 232 anggota parlemen menolak dan 147 mendukung
