Kebijakan Protektif Ekonomi AS Berisiko Ganggu Indonesia
- REUTERS/Brendan McDermid
VIVA.co.id – Kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang akan dilantik sebagai presiden pada Januari 2017, diproyeksikan sangat protektif. Ini bisa berimbas pada perekonomian Indonesia, terutama mempengaruhi kebijakan ekspor komoditas ke negeri Paman Sam tersebut.
Demikian menurut peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Abra P.G Talattov. "Beberapa poin kebijakan Trump memang cukup agresif. Selain itu, diprediksi juga akan terjadi kecenderungan proteksi pada perekonomian AS, yang tentunya juga akan berpengaruh bagi Indonesia," kata Abra dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 18 Desember 2016.
Selain itu, upaya Trump dalam mendongkrak perekonomian negaranya juga harus diantisipasi oleh pemerintah, karena hal itu diprediksi juga akan berdampak pada perekonomian Indonesia. "Ketika pemerintahan Trump akan mendongkrak perekonomian AS, maka mereka akan menambah utang. Pada akhirnya hal ini juga akan menjadi tambahan beban bagi pemerintah Indonesia," ujarnya.
Abra mengatakan, meski perekonomian Indonesia pada triwulan kedua 2016 dapat dikatakan cukup bagus, namun pada triwulan ketiga kecenderungan ekonominya kembali melemah. Oleh karenanya, dalam menghadapi perekonomian global di tahun 2017 mendatang, Abra mengingatkan agar pemerintah segera membenahi sejumlah sektor pendukung perekonomian nasional, terutama pada sektor industri dan pertanian yang dinilainya mengalami penurunan di tahun 2016 ini.
"Karena pada tahun 2016 ini, sektor industri dan pertanian Indonesia itu cenderung mengalami penurunan. Padahal kedua sektor strategis ini menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi," kata Abra. "Hal ini perlu dibenahi lagi oleh pemerintah, guna menghadapi berbagai tantangan perekonomian global di tahun 2017 mendatang," ujarnya.
(ren)
5 Gebrakan Kontroversial Donald Trump Usai Dilantik, Hanya Akui Dua Gender
Baru saja menjabat, Donald Trump langsung membuat lima gebrakan kebijakan baru yang menuai kontroversi di dalam dan luar negeri.
