Pemprov DKI Buka Lowongan Buat 4 Kepala Dinas

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bergegas meninggalkan kompleks Balaikota di Jakarta
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

VIVA – Pemprov DKI membuka lowongan untuk sepuluh kepala dinas, juga pejabat eselon II lain. Menurut Sekretaris Daerah Saefullah, lowongan itu, dibuka mulai dari pejabat untuk Kepala Bappeda, hingga hingga Kepala Dinas Kebakaran DKI.

APRINDO Kritik Larangan Penjualan Rokok di Raperda KTR DKI, 67 Ribu Toko Ritel Terancam Rugi

"Ada sepuluh (lowongan) untuk eselon II yang sedang kita buka pendaftarannya untuk dilakukan seleksi," ujar Saefullah di Balairung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 15 November 2019.

Saefullah menyampaikan, kesepuluh lowongan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) DKI, Kepala Dinas Budaya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI. 

Makassar Mencekam! Tawuran Antarwarga Pecah, 5 Rumah Terbakar Satu Mobil Hangus

Selain itu, lowongan lain yang dibuka adalah Wakil Kepala BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah) DKI, Wakil Kepala Bappeda DKI, Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Wakil Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, juga Kepala Biro Umum DKI.

"Dari KASN (Komite Aparatur Sipil Negara) disyaratkan open bidding (untuk mengisi kekosongan pejabat)," ujar Saefullah.

Asap Hitam Pekat Membumbung, Gudang Karpet di Tanjung Priok Ludes Terbakar

Saefullah juga mengemukakan, jabatan lainnya yang dicari, adalah dua deputi atau pejabat yang membantu langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan merumuskan kebijakan. 

Dua deputi itu adalah Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi (Indagtrans), juga Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

"Kita juga sekaligus seleksi dua deputi," ujar Saefullah.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Chico Hakim

Tuai Polemik, Chico Hakim Ingatkan Raperda KTR DKI Pertimbangkan Realitas Sosial Ekonomi

Penyusunan Raperda DKI Jakarta yang tengah difinalisasi oleh DPRD DKI Jakarta menuai penolakan dari sejumlah pihak.

img_title
VIVA.co.id
26 September 2025