Jelang Akhir Periode Anies-Riza, Program DP 0 Rupiah Direvisi
- VIVA/Syaefullah
VIVA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakata 2017-2022 akan direvisi. Poin ini tercantum dalam draf perubahan RPJMD yang diajukan kepada DPRD DKI.
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Wakilnya, Ahmad Riza Patria diketahui akan segera berakhir kurang lebih 1,5 tahun lagi atau pada tahun 2022.
Terkait RPJMD tersebut, Riza mengaku akan memfokuskan beberpa program yang akan dijalankan dalam waktu satu tahun lebih tersebut. Salah satunya soal program DP nol persen atau disebut juga DP 0 rupiah yang direvisi dalam hal target pengadaan.
"Ya memang direvisi pengadaan DP 0 persen rumah ini karena COVID-19 daya beli masyarakat menurun, kemampuan kita bangun juga turun," katanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 15 April 2021.
Sementara itu, dia melanjutkan, sistem penyediaan air minum (SPAM) juga menyesuaikan dengan anggaran. Riza mengaku, akan berusaha semaksimal mungkin menuntaskan program yang belum terlaksana dengan baik dalam RPJMD.
"Semua program kita kejar kita genjot dengan segala keterbatasan kekurangan kemampuan kita. Tentu visi misi Anies-Sandi yang sekrang diteruskan Anies-Ariza kita akan upayakan RPJMD akan bisa dituntaskan segera," katanya.
Sejauh ini, dia melanjutkan, banyak target RPJMD di DKI Jakarta yang sudah mencapai target bahkan terlampaui. "Kalau teman-teman melihat banyak RPJMD banyak yang terlampaui, di antaranya UMKM. Ada beberapa yang tidak mudah. Apalagi disebabkan pandemi COVID-19. Itu kita minta ada revisi RPJMD," sambungnya.
Prinsipnya, lanjut dia, Pemprov DKI akan membuat roadmap satu konsep dan desain yang terbaik untuk pembangunan Jakarta ke depannya. Hal itu disebut akan diiringi dengan kerja secara konsisten dan sungguh-sungguh.
Ahmad Sahroni Ambisi Pengin Jadi Presiden: Why Not?
Ahmad Sahroni kembali ramai diperbincangkan. Politikus yang dikenal sebagai “Crazy Rich Priok” ini tengah menghadapi sorotan publik usai dinonaktifkan sebagai anggota DPR
