Massa Pemuda Pancasila Geruduk Gedung DPR, Cari Junimart Girsang

Minta Izin Dicabut

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang melontarkan pernyataan yang bikin kaget publik. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri mencabut izin organisasi masyarakat (ormas) yang membuat gaduh serta bikin warga tak nyaman. 



Politikus PDIP Junimart Girsang .

Photo :

• VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

Diketahui, baru-baru ini ormas Pemuda Pancasila dan FBR kedapatan bentrok di beberapa wilayah. Di Jakarta Barat, Bekasi dan juga Tangerang. Peristiwa itu memakan korban. 

Junimart menyebut Kementerian Dalam Negeri tidak perlu memperpanjang dan bahkan bisa mencabut izin ormas yang membuat keresahan di masyarakat. 

"Pencabutan izin atas ormas dianggap sebagai solusi yang wajar dilakukan oleh Kemendagri apabila ormas tersebut sudah diberi peringatan tetapi masih menciptakan keresahan di tengah masyarakat," kata Junimart.

Tak hanya itu, Junimart bahkan menyebut Kemendagri pernah membekukan dan tidak memperpanjang izin ormas FPI lantaran dianggap meresahkan warga.

"Penertiban ormas sudah pernah dilakukan oleh Kemendagri dengan tidak memperpanjang izin ormas Front Pembela Islam (FPI). Pemerintah harus tegas apalagi di masa pandemi, kami fokus terhadap pencegahan, penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi," ucap dia.

Sementara  Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (PP) DKI, Thariq Mahmud menilai pernyataan Junimart Girsang tidak bijak karena bentrok tersebut dilakukan oleh oknum. 

"Harus bijak melihat bahwa ini ada oknum dari kedua ormas. Tidak bisa semena-mena, komentar dari anggota DPR RI yang juga praktisi hukum melihat ini dari sisi sempit. Sangat picik kalau harus dibubarkan," ujar Thariq dalam keterangan pers kepada VIVA, Senin 22 November 2021.

Thariq bahkan membandingkan kasus bentrok dengan kasus korupsi kader PDIP yakni Juliari Batubara. Dia menyebut tidak semua bisa disamaratakan. "Kalau kita pukul rata semua anggota DPR RI adalah koruptor, kan kita salah. Masih banyak yang benar, jangan karena satu yang korupsi DPR RI dibubarkan. Kan ada juga (kader) PDI P yang tersandung kasus hukum termasuk korupsi, khususnya bansos. Bukan berarti kita bubarin partainya," kata dia.

Sementara itu, Thariq menambahkan Pemuda Pancasila sebagai organisasi massa nasional tidak serta merta dipandang buruk lantaran adanya oknum yang bentrok dan melakukan hal lain, tetapi dia mengklaim selama pandemi COVID-19, PP sebagai salah satu Ormas yang rutin memberikan bantuan kepada warga terdampak. 

Halaman Selanjutnya