PWNU DKI Minta Vaksin untuk Muslim Tak Mengandung Material Haram

VIVA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Syamsul Ma'arif, meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam pemberian vaksin untuk masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurutnya, vaksin untuk masyarakat muslim sebaiknya menggunakan vaksin yang tidak mengandung zat babi.

"Makanya pemerintah juga harus berhati-hati ketika memberikan vaksinasi. Pertama, bagi masyarakat yang muslim seharusnya menggunakan vaksin yang tidak terindikasi zat yang dilarang, misalnya babi. Kalau toh vaksin itu dari kandungannya ada yang dilarang, maka sebaiknya dialokasikan untuk sahabat-sahabat kita yang non muslim," kata Kiai Syamsul saat diwawancara di Jakarta, Senin, 10 Januari 2022.

Hanya Dalam Keadaan Darurat

Kiai Syamsul mengatakan bahwa penggunaan vaksin yang mengandung material haram seperti babi boleh digunakan, namun hanya dalam keadaan darurat saja. Ia menjelaskan ada beberapa persyaratan sebelum menentukan kategori darurat.

Baca juga: Indonesia Terima Lebih 4.4 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Akhir Pekan Ini

Pertama, dapat mengancam nyawa seseorang jika tidak dilakukan. Kedua, tidak ada vaksin lain atau ada vaksin lain tetapi jumlahnya sangat tidak tercukupi, sementara kondisinya sangat membahayakan jika tidak tervaksin.

"Darurat itu artinya tidak dalam kondisi yang mendesak. Kalau tidak menggunakan vaksin yang haram itu membahayakan karena tidak ditemukan vaksin-vaksin yang lain, atau jumlah vaksin yang halal itu tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Tak Ada Alasan Jika Ada yang Halal

Namun, Kiai Syamsul menuturkan jika sudah terdapat berbagai jenis vaksin, termasuk vaksin yang diproduksi secara halal, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk menggunakan vaksin yang mengandung material haram.

"Tetapi kalau vaksinnya sudah berlebihan, apalagi produksi vaksin sudah dibikin sendiri oleh dalam negeri, maka sudah tidak ada alasan lagi bahwa vaksin yang terkandung material haram itu digunakan sekalipun dengan alasan darurat. Jadi alasan darurat itu hilang," katanya.

Beda dengan MUI, PWNU Jatim Minta Pergub Atur Kebisingan Sound Horeg

Tim-9 PWNU Jatim merekomendasikan regulasi berupa Pergub (Peraturan Gubernur) tentang sound horeg untuk mengatur tingkat kebisingan ketimbang menghukumi haram.

VIVA.co.id

15 Juli 2025