MRT Jakarta Sudah Beroperasi Normal Usai Crane Kejagung Jatuh di Atas Rel
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sudah beroperasi normal usai insiden crane pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI jatuh, Kamis, 30 Mei 2024.
"Pasca terjadinya pemberhentian operasional MRT Jakarta imbas insiden pada kegiatan konstruksi Gedung Kejaksaan Agung pada Kamis, 30 Mei 2024. Hari ini, MRT Jakarta telah kembali beroperasi secara normal," kata Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo dalam keterangannya, Jumat, 31 Mei 2024.
Ahmad Pratomo menekankan bahwa pihaknya akan terus mengevaluasi secara menyeluruh usai jalur MRT yang tertimpa crane pengerjaan konstruksi. Ia pun meminta maaf atas ketidaknyamanan layanan MRT kepada masyarakat.
MRT Jakarta
- VIVA/M Ali Wafa
"Mohon maaf kepada seluruh masyarakat pengguna layanan MRT Jakarta atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. MRT Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian ini tidak kembali terulang di waktu yang akan datang," tuturnya.
Sebelumnya, crane pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI oleh kontraktor Hutama Karya jatuh. Hal ini berdampak pada operasional MRT. Untuk sementara, operasional kereta dihentikan.
"Evakuasi dilakukan dengan menurunkan penumpang di stasiun terdekat," kata Humas PT MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, Kamis 30 Mei 2024.
Sementara itu, polisi menegaskan tak ada korban jiwa dalam insiden crane jatuh pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI.
“Gak ada korban jiwa,” ujar Kapolsek Metro Kebayoran Baru, Ajun Komisaris Besar Polisi Saut Fernando Aritonang, Kamis, 30 Mei 2024.
Dia mengungkapkan, tidak ada para penumpang MRT yang luka-luka. Sebab, lanjutnya, semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Petugas sendiri telah mengevakuasi material dan perbaikan dari jalur MRT. “(Korban luka-luka) tidak ada,” katanya.
Juniver Girsang: Penyidikan dalam RUU KUHAP Sebaiknya Tetap di Kepolisian
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Peradi SAI, Juniver Girsang memberikan catatan bahwa Kejaksaan itu tidak boleh melakukan penyidikan dalam RUU KUHAP yang dibahas DPR.
