Curah Hujan Tinggi, Pemerintah Siapkan Posko Antisipasi Banjir Jabodetabek

Jakarta, VIVA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan mendirikan sebuah posko untuk memantau titik genangan banjir karena curah hujan yang tinggi di Indonesia. 

Hal tersebut diungkap Pratikno usai menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, BNPB dan BMKG di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Pratikno menjelaskan masing-masing pemerintah daerah di Jakarta mengirimkan perwakilan untuk bersiaga memantau secara real time di posko tersebut.

"Minggu ini akan dibentuk posko bersama di mana pihak-pihak terkait itu berkantor bersama di BNPB. Jadi masing-masing Pemda, unit-unit pemerintahan yang terkait mengirimkan wakilnya kemudian dalam satu posko di BNPB agar bisa dimonitor dari waktu ke waktu dan tidak perlu rapat koordinasi karena koordinasi dilakukan real time di posko BNPB," ujar Pratikno.

Salah satu bencana yang berpotensi terjadi ketika curah hujan tinggi adalah banjir. Maka itu, Pratikno meminta agar bencana banjir dapat terkendali secara maksimal oleh pemerintah. 

"Jikapun kemudian banjir tidak bisa terhindarkan, kita harapkan banjirnya sudah bisa mulai terkendali dengan langkah-langkah tadi yang saya sampaikan. Tapi juga nanti kita juga siap-siaga untuk melayani masyarakat seandainya banjir tidak terhindarkan," kata dia.

Di sisi lain, Basarnas juga sudah mulai bersiaga di titik-titik rawan banjir untuk menyiapkan infrastruktur yang dibutuhkan dari posko tersebut. Selain itu, Basarnas juga sudah memetakan titik-titik rawan banjir secara detail.

"Jadi kita tadi sepakat melakukan langkah-langkah pertama adalah mengurangi beban infrastruktur fisik yang ada di Jabodetabek dengan modifikasi cuaca dan lain-lain. Mengoptimalkan infrastruktur yang ada, membuat posko bersama, terus kemudian semua siap-siaga, dan juga seandainya banjir tetap terjadi kita juga siaga merespon cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir," ujar Pratikno.

"Dan juga Kementerian Sosial juga siap semuanya siap jadi pihak-pihak terkait juga siap sehingga kita bisa meminimalisir beban masyarakat seandainya itu terjadi," sambungnya.

Perkuat Mitigasi Pascabanjir, DPRD Bekasi Tegaskan Legalitas Proyek Pemulihan Kawasan

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin, bicara soal pascabencana banjir besar yang melanda tujuh kecamatan dan 23 desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

VIVA.co.id

15 Juli 2025